Mohon tunggu...
Fadhillah Piliang
Fadhillah Piliang Mohon Tunggu... Programmer - Programer komputer yang suka menulis dari saat kuliah
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pekerja Perusahaan swasta, Programer komputer Alumni universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tenyata Pertemuan Jokowi dengan Partai Koalisi Membahas Amandemen UUD 45

5 September 2021   05:00 Diperbarui: 5 September 2021   05:55 150
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Instagram.com/kompascom)

Beberapa hari yang lalu tujuh Ketua Umum Partai koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan memuji langkah mantan Walikota Solo itu dalam menangani Covid-19 di seluruh Indonesia. Tujuh Ketua Umum Partai pendukung pemerintahan Jokowi itu adalah Megawati Soekarno Putri ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golongan Karya, Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan empat Ketua Umum Partai koalisi lainnya.
Mereka kompak memuji Presiden Joko Widodo dan jajaran Pemerintahannya dalam memang Covid-19. Pertanyaannya adalah sudah waktunyakah pujian itu
disampaikan? Bukankah masih belasan ribu saudara-saudara kita setiap harinya masih terpapar virus asal Wuhan China itu. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan angka kematian tertinggi. Menurut Bloomberg Indonesia merupakan negara terburuk dalam menangani Covif-19. Indonesia peringkat 53 dari 53 negera yang dianalisa Bloomberg.
Selain memuji Jokowi dalam penanganan Covid-19, ternyata pertemuan Jokowi dengan ketujuh Ketua Umum Partai koalisi itu juga membahas Amandemen UUD-45. Hal ini dibocorkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
"Soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu" kata Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31-08-2021).
"Pandemi Covid-19, menjadi bahasan secara umum. Tetapi, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu" tambah Zulkifli Hasan. Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan, amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun