Mohon tunggu...
Fadhillah Piliang
Fadhillah Piliang Mohon Tunggu... Programmer - Programer komputer yang suka menulis dari saat kuliah
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pekerja Perusahaan swasta, Programer komputer Alumni universitas Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ada Apa Ini? PDIP Ramai-Ramai Kritik Jokowi

2 Agustus 2021   06:33 Diperbarui: 2 Agustus 2021   06:34 292
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

PDI Perjuangan dikenal sebagai partai yang selalu mendukung Joko Widodo dalam dua Pilpres terakhir (tahun 2014 dan tahun 2018). Kini adanya isu Presiden tiga periode, PDI Perjuangan tidak mendukung wacana tersebut.
Ada apa ini? PDI Perjuangan kenapa tidak mendukung Jokowi lagi?
Bahkan Presiden Joko Widodo menjadi bahan kritikan dan  teguran orang-orang PDI Perjuangan. Bukankah mereka semua petugas partai dari PDI Perjuangan.
Pertama Effendi Simbolon, yang blak-blakan menyalahkan Jokowi dalam penanganan virus Corona.
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya paling banyak keluar uang Rp 700 triliun. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 (juta rakyat) masih Rp 70 triliun. Kalau 10 bulan Rp 700 triliun. Angka itu masih  di bawah jumlah uang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk hal yang tidak jelas ke mana larinya. Pada akhirnya, yang terjadi kini  lebih mahal ongkosnya. PSBB saja tahun lalu habiskan Rp 1.000 triliun lebih," kata Effendi Simbolon.

Puan Maharani juga tak kalah sanggarnya menegur Presiden Joko Widodo.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ini,  menyoroti penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah.
Salah satunya aturan makan di tempat selama maksimal 20 menit dalam PPKM Level 4.  Puan mengkuatirkan paturan makan di  tempat selama maksimal 20 menit itu, hanya akan menjadi lelucon. Padahal, pemerintah seharusnya
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan PPKM.
"Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya. Sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," saran Puan di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/07/2021).
Puan Maharani juga mempertanyakan kasus terkonfirmasi positif turun, tapi jumlah testing juga turun.
"Masyarakat mungkin akan bilang,  itu kan  karena testing-nya diturunkan. Pandangan-pandangan seperti itu sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi," tambah Puan.
Angin sepertinya sudah berbalik arah. PDI Perjuangan yang dulunya beramai-ramai  mendukung Jokowi, kini sebaliknya beramai-ramai menegur dan mengkritik Presiden Joko Widodo.
Ada apa ini?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun