        Indonesia, dengan populasi yang terus berkembang dan urbanisasi yang pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang cepat dan infrastruktur yang belum memadai telah menyebabkan masalah ini semakin memburuk di berbagai kota besar. Polusi udara dan kemacetan tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan dan kualitas hidup, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Polusi udara merupakan masalah serius di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya. Tingginya emisi gas buang dari kendaraan bermotor, industri, dan sumber-sumber lainnya telah mengakibatkan kualitas udara yang buruk dan tingginya konsentrasi partikel berbahaya. Ini berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, jantung, dan bahkan kanker. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga menjadi persoalan yang mendesak. Kepadatan kendaraan di jalan raya yang melebihi kapasitas infrastruktur telah mengakibatkan waktu tempuh yang lebih lama, stres pengemudi, dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar. Kemacetan juga mengganggu produktivitas ekonomi dan berkontribusi pada polusi udara karena kendaraan yang berhenti dan berjalan secara terus-menerus menghasilkan emisi yang lebih tinggi.
        Pemerataan transportasi umum berbasis rel telah menjadi topik perbincangan hangat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan utamanya adalah mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas yang menjadi masalah serius di sebagian besar kota-kota besar di negeri ini. Meskipun niatnya baik, ada sejumlah argumen kontra terhadap implementasi pemerataan transportasi umum berbasis rel. Beberapa dari argumen tersebut mencerminkan kekhawatiran nyata tentang dampak sosial, ekonomi, dan praktis dari upaya ini.
        Salah satu argumen utama yang dapat diajukan adalah bahwa implementasi sistem transportasi umum berbasis rel akan memerlukan investasi besar-besaran yang dapat menguras anggaran negara. Dalam kondisi ekonomi yang mungkin tidak selalu stabil, mengalokasikan dana yang besar untuk proyek transportasi ini mungkin kan mengganggu prioritas pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pertanyaannya adalah apakah manfaat jangka panjang dari pemerataan transportasi umum berbasis rel akan sebanding dengan biaya awal yang harus dikeluarkan. Selain itu, argumen lain yang muncul adalah dampak terhadap pekerja informal yang bergantung pada transportasi jalan raya. Pekerja seperti tukang ojek, pedagang kaki lima, dan pengemudi taksi mungkin akan terdampak langsung oleh pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.Meskipun tujuan pemerataan transportasi umum adalah mengurangi kemacetan dan polusi, dampak sosial terhadap kelompok pekerja ini juga harus dipertimbangkan dengan serius. Solusi yang lebih holistik harus ditemukan untuk menjaga keseimbangan antara upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian.
       Masalah praktis dan logistik juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi pemerataan transportasi umum berbasis rel. Indonesia memiliki beragam geografi dan topografi, yang dapat mengakibatkan tantangan dalam pembangunan infrastruktur rel di daerah yang sulit dijangkau.Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan sistem transportasi berbasis rel juga mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan solusi lain, seperti perluasan jaringan transportasi umum berbasis jalan yang sudah ada.
       Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa pemerataan transportasi umum berbasis rel tidak dapat mengatasi masalah polusi dan kemacetan secara efektif. Sistem transportasi umum berbasis rel mungkin akan memerlukan waktu yang lama untuk diimplementasikan secara menyeluruh dan mencakup seluruh populasi. Selama periode transisi ini, kemacetan dan polusi masih dapat terus meningkat, karena belum semua orang beralih ke transportasi umum.
       Meskipun niat dari pemerataan transportasi umum berbasis rel di Indonesia adalah baik dan memiliki potensi untuk mengurangi polusi serta kemacetan, ada argumen kontra yang perlu dipertimbangkan. Kendala ekonomi, dampak sosial terhadap pekerja informal, tantangan praktis, dan efektivitas nyata dalam mengatasi masalah utama masih menjadi perhatian. Upaya untuk memperbaiki transportasi dan lingkungan harus dipertimbangkan secara holistik, menggabungkan berbagai solusi yang sesuai dengan kondisi setempat.
     REFERENSI
Biomantara, K., & Herdiansyah, H. (2019). Peran Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan. Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika, 19(1), 1-8.
Nafi'ah, B. A. (2020). Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di DKI Jakarta Study of the Political Economy of Mass Transportation: Case Study of Mass Transportation Policy in DKI Jakarta.Jejaring Administrasi Publik, 12(2), 148-176.
