Saya sengaja memulai tulisan ini dengan sebuah pernyataan keras dari  Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifudin, yang mengingatkan semua kepala daerah yang akan maju di pemilihan kepala daerah mendatang tidak memanfaatkan situasi pandemi coronavirus disease (covid)-19 untuk kepentingan politik praktis dan pencitraan mereka.
Ucapan Afifudin, kiranya patut kita renungkan bahwa saat ini dibalik musibah mewabahnya virus corona yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat banyak kepala daerah yang berstatus incumbent dan juga yang akan maju di Pilkada 2020 memanfaatkan momentum ini untuk mengkampanyekan dirinya dengan segala cara.
Ada yang memasang baliho berukuran besar sampai membagikan sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) serta masker kepada Paramedis dan masyarakat luas. Â
Tentulah sikap itu tidak baik dan tidak patut dipertontonkan kepada masyarakat. Sebab dibalik semua aksi berlagak sosial itu tersimpan maksud lain yaitu ketidaktulusan dan tentu saja sebuah strategi mengambil hati masyarakat dengan berlagak sosial padahal punya tujuan pribadi.
Faktanya hari ini hal itu adalah sebuah realita. Banyak Kepala Daerah yang berencana akan maju lagi di pilkada 2020 berlomba-lomba menggunakan kesempatan refocusing dana APBD yang ditunggangi program-program pencitraan pribadi mereka sebagai Kepala Daerah seperti bagi-bagi beras, karung berasnya ditempeli gambar sang calon Kepala Daerah, kalau bantuan pribadi pakai dana pribadi, silakan tempelin foto kepala daerah sebesar2nya dikarung beras tsb,tidak ada masalah,ini APBD,semua tahu APBD itu uang rakyat,bener2 malu2in,bahkan setiap bagi-bagi beras ada calon Kepala Daerah yang menjadi "kuli panggul" dari rumah ke rumah yang menimbulkan kerumunan.
Jamak juga ditempat yang lain, ada calon Kepala Daerah yang membagikan 5 atau 10 karung beras dari titik ke titik tukang ojek membawa tim sukses dan wartawan puluhan yang juga memimbulkan kerumunan.
Ini realitas bahkan dengan bangganya di upload di media sosial, padahal hal-hal yang menimbulkan kerumunan ini dilarang dalam Maklumat Kapolri guna mencegah dan memutus mata rantai Covid-19.
Tak terkecuali di beberapa daerah di Sumbar, hal yang sama juga terjadi. Namun bukannya berhasil, langkah sok sosial itu justru mempermalukan kepala daerah itu sendiri. Ditengah ketidaksiapan pemerintah menghadapi bahaya Covid yang senantiasa mengancam, muncul persoalan lain yaitu timbulnya rasa frustasi di tengah masyarakat yang menunggu realisasi janji jani pemerintah daerah.
Persoalan lain yang muncul sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah adalah data penerima Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Sembako itu juga tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Beruntung saja, ada penerima yang menolak karena merasa tidak pantas menerima karena berkecukupan.
Di Malalak Kabupaten Agam misalnya, seorang nenek yang dikenal dengan nama nama Mak Opet menolak dan mengembalikan bantuan beras dari pemerintah karena merasa tidak pantas menerima. Ia memberi tauladan kepada warga lain, namun sekaligus menampar wajah pemerintah daerah yang telah salah alamat memberikan bantuan.
Tentu saja aksi Si Nenek yang direkam video netizen seketika menjadi bahan perbincangan dan viral melalui media sosial dan media nasional lainnya. Namun, pemerintah seperti tidak memiliki urat malu dengan mengakui bahwa bantuan itu telah salah alamat sekaligus juga tidak bernilai.
