Pentingnya Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan

Selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam penerapan program-program pembangunan. Hal itu dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah dan negara. 

Dalam penerapan partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah namun harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara individu atau kelompok, spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat.

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintahan dibuat dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan kata lain Kebijakan-kebijakan negaranya termasuk juga kebijakan pendidikan, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara demokrasi itu otomatis berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan bukanlah jargon baru lagi.

Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan tersebut secara kongkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. 

Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, justru memperkukuh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana formal.

Masyarakat yang dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan yang digalakkan. keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan pendidikan negara, yang merupakan manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak saja sekedar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaaan-kebijaksanaaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikannya.