Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan atau disparitas merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam di satu daerah dengan daerah lain dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat proses pembangunan di suatu wilayah dengan wilayah lain berbeda -- beda. Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau kesenjangan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).Â
Ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan masalah yang tengah dihadapi pemerintah saat ini. Kurang lebih 80% pembangunan di wilayah Indonesia terfokus pada wilayah Jawa dan Sumatra. Hal ini disebabkan karena pada masa Orde Baru, strategi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia difokuskan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pemerintah kurang memperhatikan tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sehingga terdapat kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah tengah serius untuk menangani ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.Â
Ketimpangan antar wilayah dikemukakan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di dalam teori tersebut dikemukakan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesis ini dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik.Â
Dalam hipotesis Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus berjalan sampai kepada ketimpangan berada di titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut, ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Dalam negara-negara berkembang, ketimpangan pembangunan antar wilayahnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan kata lain, maka kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik. Simon Kuznet (1995) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Observasi ini kemudian yang dikenal sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik" karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan.Â
Sama halnya yang terjadi di Indonesia pada saat awal kemerdekaan. Indonesia mengalami ketidakseimbangan dalam perekonomian, berbagai permasalahan yang terjadi seperti hiperinflasi, blokade ekonomi Belanda, dan kekosongan kas negara. Namun pada saat masa orde baru, Indonesia menoreh tren pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Kebijakan ekonomi Orde Baru ditujukan pada pembangunan di segala bidang. Namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai aturan sehingga berdampak pada kesenjangan ekonomi yang besar di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah baik, tetapi tidak bersifat merata, sehingga muncul kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Indonesia saat ini tengah mengalami ketimpangan ekonomi yang serius yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Pemerintah harus menangani ketimpangan tersebut dengan serius karena tidak mencerminkan sila Pancasila ke 5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."Â
Ketimpangan antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat di Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2014 - 2019 Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah secara intensif akan mengedepankan pembangunan Indonesia timur sesuai agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal.
Ketimpangan merupakan masalah serius bagi kita semua. Ketimpangan dapat menyebabkan terancamnya integrasi nasional. Dengan itu, Pemerintah harus serius menangani ketimpangan ini karena banyak faktor yang akan berpengaruh akibat ketimpangan tersebut, seperti Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran, masyarakat berpotensi untuk tidak percaya lagi kepada pemerintah, dan bahkan bisa mengancam integrasi nasional. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan langkah yang konkrit, membuat kebijakan  yang pro masyarakat dan juga berpedoman pada Pancasila.
Referensi :
https://media.neliti.com/media/publications/77358-ID-analisis-ketimpangan-ekonomi-dan-pengaru.pdf
http://repositori.unsil.ac.id/625/6/9%20BAB%20II.pdf
