Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden Indonesia pada tahun 2014, Indonesia telah memperkuat posisi diplomatiknya untuk mendukung Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jokowi telah berulang kali menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk penjajahan Israel atas wilayah Palestina. Jokowi dengan tegas meminta pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dengan batas wilayah yang jelas dalam pidatonya di sidang tahunan Majelis Umum PBB.
Prinsip "bebas aktif" dalam kebijakan luar negeri Joko Widodo menunjukkan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam urusan internasional tanpa terikat pada blok politik tertentu. Konsep ini memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan banyak negara dan membantu stabilitas dan perdamaian di seluruh dunia. Jokowi menekankan pentingnya diplomasi yang berbasis keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks ini.
Indonesia meningkatkan keterlibatannya dalam masalah kemanusiaan global seperti konflik bersenjata, krisis pengungsi, dan perubahan iklim. Selain itu, pendekatan inklusif digunakan dalam kebijakan luar negeri Jokowi, yang menekankan bahwa percakapan dan kerja sama internasional adalah kunci untuk memecahkan masalah global. Jokowi secara konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk memilih nasib mereka sendiri dalam kaitannya dengan masalah Palestina.
Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap masalah Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi telah menegaskan sejak awal pemerintahannya bahwa mempertahankan kemerdekaan Palestina adalah tanggung jawab konstitusi Indonesia.
Indonesia tidak hanya mengutuk kebijakan ekspansionisme Israel, tetapi juga menuntut agar PBB mengambil tindakan konkret untuk mendukung hak-hak Palestina sesuai dengan resolusi internasional saat ini. Jokowi mendorong dunia internasional untuk bersatu untuk mendukung pengakuan Palestina sebagai anggota penuh PBB dan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel.
Majelis Umum PBB dan organisasi multilateral lainnya sering mengungkapkan masalah ini, yang telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Majelis Umum PBB terus memperhatikan masalah Palestina, terutama pelanggaran HAM dan penempatan pemukiman ilegal Israel pada daerah yang berada sekitar wilayah Palestina.
Jokowi telah mendukung berbagai resolusi PBB yang meminta Israel untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan pendudukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia juga telah berperan aktif dalam pengajuan resolusi di Majelis Umum PBB yang meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Ini adalah bagian dari strategi diplomasi Indonesia.
Jokowi juga menegaskan bahwa resolusi PBB yang mendukung hak-hak Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara merdeka, sangat penting. Indonesia terus mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi tersebut dan memastikan bahwa resolusi tersebut diterapkan dengan tegas dan efektif. Indonesia berfungsi sebagai penghubung antara Palestina dan negara-negara lain di seluruh dunia untuk membawa perubahan nyata di tingkat global.
Selain itu, Jokowi menggunakan diplomasi multilateral untuk mendukung Palestina, meminta dukungan dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Karena jumlah penduduk Muslimnya yang paling banyak, Indonesia memiliki peran besar dalam mendorong negara-negara Islam lainnya untuk mendukung Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Indonesia mencoba memperkuat posisi Palestina di forum internasional melalui OKI. Indonesia sering meminta negara-negara anggota OKI untuk bersatu untuk menekan Israel dan mendukung Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya secara politik dan kemanusiaan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia secara aktif mendukung resolusi PBB yang mengakui Palestina sebagai bagian dari penyelesaian dua negara (two-state solution).
Secara konsisten, Indonesia mendukung prinsip dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Prinsip ini menganjurkan negara Palestina yang merdeka dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, sejajar dengan negara Israel. Jokowi menyatakan bahwa solusi ini adalah satu-satunya cara yang adil dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jokowi meminta negara lain untuk menekan Israel untuk menghentikan pendudukan dan membangun perdamaian berdasarkan keadilan di berbagai forum.
