Mohon tunggu...
EWIL M. WOLOIN
EWIL M. WOLOIN Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Publik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemekaran DOB, PDI Perjuangan Lantik DPD Empat Provinsi

11 Februari 2023   10:58 Diperbarui: 11 Februari 2023   11:02 175
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemekaran daerah otonom baru di Papua, PDI Perjuangan empat  Dewan Pimpinan Daerah di provinsi pemekaran dan provinsi induk 

“Pelantikan hari ini kan akibat dari pemekeran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi,”kata Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun kepada wartawan di Jayapura pada Kamis (9/2/2023).

Tiga provinsi pemekaran yakni Provinsi Papua Selatan,Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan provinsi induk yakni Provinsi Papua.

Menurut Komarudin, konsekwensi dari wilayah pemekaran maka partai juga melakukan penyesuaian dengan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di tiga provinsi baru serta provinsi induk.

“Kita telah melakukan pelantikan di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan Papua dan hari ini terakhir di provinsi induk yakni Provinsi Papua,”ujarnya.

Pesannya, kata dia, yakni di 2024 harus menang. Orang konsolidasi tujuannya adalah untuk menangkan pertarungan.

“Kenapa kita harus menang, tujuan partai politik itu untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Itu tujuannya, bersifat abstrak,”katanya.

Komarudin menyebut, kongkritnya rakyat harus bisa sekolah dan hidupnya bisa lebih baik.

“Maka kita berorganisasi. Dari organisasi kita konsolidasi rakyat, dan merebut kekuasaan. Dari kekuasaan itu kita wujudkan tujuan nasional,”ujarnya.

Lanjut dia, pesannya kepada para pemuda bahwa kini PDI Perjuangan sudah saatnya mengambil alih kekuasaan di tanah Papua.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun