Mohon tunggu...
atta cherrie
atta cherrie Mohon Tunggu... -

You can visit http://www.evywers.com/ for more information. Love Kompasiana !

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kisah Said Iqbal, Mengkritik Jokowi dan Dekati Prabowo

3 Mei 2014   03:20 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:55 221
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal begitu getol mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Terutama soal kebijakan-kebijakan Jokowi soal buruh.

Sejak awal Jokowi memimpin DKI, Said Iqbal begitu lantang mengkritik. Ia terus mengkritik Jokowi karena dinilai tidak pro buruh.

Banyak kritikan yang ditujukan kepada Jokowi. Namun saat memperingati Hari Buruh kemarin, Saiq Iqbal terlihat mesra dengan Prabowo Subianto . Ada apa?

1. Jokowi diminta jangan arogan

Said Iqbal mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jangan malu dan arogan untuk merevisi ulang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI Jakarta sebesar Rp 2,4 juta.

"Saya minta Jokowi dan Ahok jangan arogan, jangan malu untuk merevisi upah yang diinginkan buruh mencapai sebesar Rp 3 juta yang berbasiskan KHL ditambah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lainnya," ujar Said dalam konferensi pers di KontraS, Senin (11/11).

Menurut Said, seharusnya Jokowi jangan malu untuk merevisi UMP yang sudah disetujui, dirinya pun membandingkan pada saat zaman kepemimpinan Fauzi Bowo dan Sutiyoso menjabat sebagai yang berani melakukan revisi upah buruh.

"Bayangkan saja mantan Gubernur Fauzi Bowo sudah merevisi upah buruh sebanyak dua kali, yang terkenal anti perubahan sedangkan Gubernur Sutiyoso sudah merevisi satu kali, yang terkenal milyernya, mereka sangat akomodatif melihat dan merasakan tuntutan buruh," tegasnya.

2. Jokowi dinilai telah menebar badai

Keputusan Jokowi mengenai UMP sebesar Rp 2,44 juta pada 2014 dianggap keputusan sepihak dan tidak mencerminkan sikap negarawan oleh para buruh. Mereka menilai keputusan tersebut sudah mengganggu kenaikan UMP secara nasional.

"Keputusannya tidak negarawan. Beberapa keputusan menjadi berantakan karena Jokowi hanya menaikkan (upah buruh) 9 persen," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (4/11) tahun lalu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun