Di Timur Tengah, Oman dan Qatar juga memberikan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah kedua negara ini memahami bahwa investasi di bidang pendidikan adalah kunci untuk pembangunan jangka panjang. Hasilnya, mereka memiliki populasi yang terdidik dan siap bersaing di tingkat global.
Uni Emirat Arab (UEA) dikenal dengan sistem pendidikannya yang maju, terutama di kota-kota besar seperti Dubai dan Abu Dhabi. Pemerintah UEA tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan pusat penelitian. Ini menunjukkan bahwa dengan manajemen anggaran yang baik, pendidikan gratis bisa diterapkan bahkan di negara dengan kondisi ekonomi yang beragam.
Jerman, sebagai salah satu negara maju di Eropa, juga telah lama menerapkan pendidikan gratis. Di Jerman, pendidikan gratis berlaku hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi. Dengan sistem ini, Jerman berhasil mencetak generasi muda yang kompeten dan inovatif.
Selain negara-negara maju, negara seperti Kuba dan Korea Utara juga mampu menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Meskipun kondisi ekonominya lebih tertinggal, pemerintah kedua negara ini memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan. Di Kuba, pendidikan menjadi prioritas utama sejak revolusi, dengan anggaran besar yang dialokasikan untuk pendidikan. Sementara di Korea Utara, pendidikan gratis dan wajib diterapkan hingga tingkat menengah atas.
Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pendidikan gratis bukanlah hal yang mustahil. Dengan kemauan politik yang kuat dan pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah dapat mewujudkan pendidikan gratis bagi rakyatnya.
Indonesia, sebagai bagian dari kelompok G-20, memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak negara-negara ini. Langkah awal yang perlu diambil adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan memastikan penggunaannya efektif dan efisien. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan pendidikan gratis yang berkualitas di Indonesia bisa tercapai, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Biaya Pendidikan di Indonesia
Di Indonesia, pendidikan dinyatakan gratis secara formal. Namun, kenyataannya masih banyak biaya tambahan yang harus dibayar oleh orang tua murid. Berbagai jenis biaya, seperti uang pangkal, uang gedung, dan biaya kegiatan lainnya, menjadi beban tambahan yang signifikan.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebuah konsep yang diharapkan membantu meningkatkan mutu pendidikan, dalam praktiknya justru sering kali menjadi ajang untuk mobilisasi dana dari masyarakat.
Sistem ini dirancang untuk memberi otonomi lebih kepada sekolah dalam mengelola dana dan kebijakan pendidikan. Namun, tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai, MBS dapat dimanfaatkan untuk meminta sumbangan yang membebani orang tua murid.
Komite Sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, sering kali hanya menjadi alat legitimasi kebijakan kepala sekolah. Banyak orang tua merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil terkadang kurang transparan.
Sebagai contoh, banyak sekolah negeri di perkotaan yang masih meminta uang pangkal saat pendaftaran siswa baru. Biaya ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan gedung, pembelian alat peraga, atau kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun tujuannya baik, tanpa pengawasan yang ketat, penggunaan dana ini sering kali tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan orang tua.
