Oleh karena banyaknya kelakuan para turis asing yang buruk maka regulasi pariwisata yang tepat tidak hanya penting untuk Thailand, tetapi juga merupakan langkah yang krusial bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Langkah tegas pemerintah Bali untuk menegakkan aturan hanya menerima wisatawan selama mereka menghormati adat istiadat dan norma yang berlaku di Bali harus didukung sepenuhnya.
Kebijakan imigrasi Thailand yang menyeleksi wisatawan dengan meminta bukti kemampuan finansial adalah contoh terkini dari upaya pemerintah Thailand untuk mengelola pariwisata dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah wisatawan yang memasuki negara tersebut, serta untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang melibatkan wisatawan ilegal.
Dengan meminta bukti kemampuan finansial, Thailand bertujuan untuk menarik turis asing berkualitas yang mampu menghabiskan lebih banyak uang di negaranya, sambil juga memastikan bahwa wisatawan tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga diri mereka sendiri selama tinggal di Thailand.
Kebijakan ini juga mencerminkan semangat Thailand untuk melindungi destinasi pariwisata mereka dari dampak negatif seperti over-tourism dan eksploitasi lingkungan. Dengan menyeleksi wisatawan secara ketat, Thailand berharap dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih berkelanjutan, di mana pengunjung yang datang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Pakar strategi pariwisata, Taufan Rahmadi, berpendapat saat ini Bali perlu menerapkan pariwisata yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan adalah mewajibkan semua wisatawan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam mematuhi semua aturan, tata tertib, kearifan lokal, peraturan pemerintah tempat di mana destinasi pariwisata mereka berkunjung.
Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pariwisata yang tepat sangat penting dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan, serta bahwa strategi Thailand dapat menjadi contoh yang berguna bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola industri pariwisata mereka.
Regulasi pariwisata dapat berperan sebagai alat penting dalam menyeleksi wisatawan yang berkualitas, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Thailand. Dengan menerapkan regulasi yang ketat, negara tersebut dapat meningkatkan kualitas destinasi pariwisatanya. Implikasi dari hal ini adalah mencegah dampak negatif seperti turisme ilegal dan perdagangan manusia.
Dengan mengatur siapa saja yang diizinkan memasuki negara sebagai wisatawan, Thailand dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk bukti kemampuan finansial, yang dapat mengunjungi destinasi pariwisata mereka. Ini berarti bahwa wisatawan yang datang cenderung lebih berkualitas, memiliki niat yang jelas untuk berwisata, dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Dengan membatasi akses bagi mereka yang tidak memenuhi standar, Thailand dapat mencegah praktik turisme ilegal seperti penipuan dan perdagangan manusia. Hal ini tidak hanya melindungi keamanan dan kesejahteraan wisatawan, tetapi juga membantu menjaga reputasi negara sebagai tujuan wisata yang aman dan terpercaya.
Dengan demikian, regulasi pariwisata yang tepat tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, tetapi juga memiliki implikasi yang penting dalam mencegah dampak negatif dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan.
Media Kompas dalam artikelnya berjudul: "Indonesia Bisa Tiru Pembatasan Wisman ala Thailand" mengutip dari laman media sosial KBRI Bangkok, WNI diimbau mengikuti sejumlah ketentuan. Pertama, WNI memiliki paspor yang masa berlakunya paling sedikit enam bulan. Kedua, pihaknya perlu memiliki bukti tiket kepulangan, serta bukti pemesanan akomodasi dan bukti finansial selama di Thailand. Besarannya tak ditentukan, tetapi diimbau membawa minimal 15.000 baht atau Rp 6,6 juta dengan kurs Rp 438,5 per baht.
