Dari Media Sosial ke Panggung Politik Krisis Kejujuran di Era Digital

Pendahuluan

Di kehidupansehari-hari, media sosial sangat penting untuk komunikasi politik karenamanusia pada dasarnya memang akan selalu berkomunikasi juga berinteraksi denganmanusia lain. Percakapan sehari-hari tidak lepas dari politik, termasuk hargasembako, BBM, dan masalah pemerintahan. Komunikasi politik, yang selaluberubah, menentukan partisan politik dan sosialisasi. Ini juga membentuk polaprilaku insan politik.

Media dalam bentukdigital memungkinkan komunikasi juga partisipasi politik dengan meningkatkaninteraksi-interaksi partai politik dan institusi dalam negara, serta warganegara atau non-elite. Hal tersebut didasarkan pada ciri-ciri Internet yang sangatinteraktif, kreatif dalam penguasaan konten, langsung sampai ke publik, dan menjaminkesetaraan sosial yang tidak ditemukan dalam media massa konvensional (Dijk,2013).Tsagarousianou (1999) mendukung gagasan tersebut dengan tiga kesimpulanpositif mengenai bagaimana Internet telah membantu proses dalam berdemokrasiselama kurang lebih 25 tahun melibatkan publik dalam menentukan arah politik,membuka ruang untuk pertukaran informasi, serta mendorong publik untuk membukaruang debat.

Ini adalah tempatkomunikasi mengenai politik, yang merupakan salah satu bagian penting dari sebuahproses demokrasi yang berkembang. Internet, sebagai wajah baru, menghasilkanperdebatan politik yang terjadi di dunia nyata dan dikomunikasi melaluiinternet untuk disebar luaskan di media sosial. Misalnya, aktivitas politikyang sekarang banyak dimediasi oleh internet. Ini mencakup partisipasi dalambentuk, email, petisi, dan e-voting (Dahlberg & Siepera, 2007, 4). DiInternet, demonstrasi massal dengan mengerahkan massa di jalan telah digantikanoleh kompetisi pemungutan suara langsung yang telah dilakukan melalui e-Pollingdan partisipasi publik dalam kebijakan telah meningkat. Komunikasi politik padaawalnya terdiri dari orasi untuk calon pemimpin. Namun, komunikasi politik saatini tidak hanya terbuka, tetapi juga dilakukan melalui platform media sosialseperti Facebook, Twitter, dan YouTube di internet.

Bahkan diIndonesia, sejak awal munculnya pada tahun 1990-an, Internet sudah memainkanperan penting dalam komunikasi politik di media online. Pada awalnya, Internetdianggap sebagai alat alternatif dalam kampanye politik dan ekonomi di masapemerintahan Suharto. Internet pada saat itu gagal mengganggu orde baru karenahanya beberapa penduduk Indonesia yang memiliki akses internet pada tahun 2005 (27485;Hill & Sen, 2005). Namun, di bawah pemerintahan Suharto, internet sangatpenting untuk menyediakan informasi alternatif yang tidak tersedia dari mediakonvensional, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah.

Internet menjadisemakin penting dalam dunia politik Indonesia, dengan konsekuensi positif dannegatif. Sangat jelas bahwa diskusi tentang komunikasi politik Indonesia yangakan datang akan selalu berhubungan dengan teori komunikasi politik online.

Pembahasan

Dunia digitaltelah membawa perubahan besar dalam komunikasi politik, baik di Indonesiamaupun di seluruh dunia. Cara politisi berinteraksi dengan masyarakat telahberubah secara dramatis sebagai dampak dari kemajuan teknologi di era modern.Meskipun era digital menawarkan banyak peluang, ada juga tantangan yang muncul.

Komunikasi politikadalah salah satu komponen penting dari proses demokrasi. Komunikasi adalahcara bagi politisi dan partai politik dalam memberikan tujuan dan apa saja programkerja yang akan diberikan kepada publik. Namun, menjaga pesan politik yang aslimenjadi tantangan besar di era teknologi saat ini, karena penuh dengandisinformasi dan manipulasi informasi. Dengan kemajuan teknologi, khususnyamedia sosial, kejujuran dan keterbukaan seringkali terancam oleh tuntutan untukmenarik perhatian publik.

Komunikasi politikseagai suatu proses penyebaran pesan yang diarahkan kepada pencapain dan pengaruhsehingga segala masalah yang muncul sebagai hasil dari kegiatan komunikasitersebut dapat mengikat semua anggota kelompok. Komunikasi politikdidefinisikan sebagai bentuk pertukaran informasi yang ada kaitannya dengankekuasaan, pemerintah, pesan dan aktor politik (Wahid 2012).

Dalam komunikasipolitik, autentisitas mengacu pada kemampuan seorang politisi atau partai untukmenyampaikan pesan yang jujur, relevan, dan mencerminkan prinsip-prinsipmereka. Dalam hal ini, politisi harus mampu membangun kepercayaan dengan publikmelalui kejujuran dan konsekuensi. Namun, "politik tidak hanya tentang apayang benar, tetapi juga tentang bagaimana persepsi kebenaran itudibentuk," kata Hannah Arendt dalam bukunya The Human Condition.

Dunia modernmemungkinkan penyebaran berita palsu, yang dapat merusak reputasi politisi ataupartai politik. Sebuah studi menemukan bahwa disinformasi yang menyebar dimedia sosial seringkali memanfaatkan emosi publik untuk mengalihkan perhatiandari pesan yang sebenarnya.

Berita politikpalsu adalah jenis berita yang dimanipulasi untuk menyesatkan pembaca. Di eradigital, berita ini tersebar dengan cepat melalui grup percakapan, mediasosial, dan platform daring lainnya. Berita palsu memiliki kemungkinan 70%lebih besar untuk dibagikan daripada berita yang berbasis fakta, menurutpenelitian yang diterbitkan oleh Science pada tahun 2018. Ini menunjukkanbetapa mudahnya berita palsu menarik perhatian dan menyebar luas.

Penyebaraninformasi palsu atau hoaks adalah salah satu masalah utama dalam komunikasipolitik di era modern, yang sering disebut sebagai "infodemi". Beritapalsu dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi opini publik secara negatif,dan menyebarkan hoaks tentang partai atau kandidat politik tertentu dapatmerusak reputasi mereka dan mengganggu proses demokrasi. Hal ini menunjukkanbetapa pentingnya masyarakat memiliki literasi media agar mereka dapatmembedakan antara informasi yang salah dan benar.

Politisidimotivasi oleh media sosial untuk membuat konten viral, seringkali denganmengorbankan kedalaman dan relevansi pesan. Konten yang memancing reaksiemosional, seperti kemarahan, kegembiraan, atau ketakutan, seringdiprioritaskan oleh algoritma di platform seperti Facebook dan Twitter. Hal inimendorong politisi untuk menggunakan retorika sensasional, yang sering kalibertentangan dengan kebenaran yang beredar dan kenyataannya. Media sosial jugamembuat echo chamber, ialah ketika orang hanya menerima informasi yang sesuaipandangan mereka. Akan hal ini, para politisi menghadapi kesulitan untukmenyampaikan pesan yang asli dan dapat diterima oleh berbagai kelompokmasyarakat.

Media sosialsekarang merupakan alat penting untuk komunikasi politik. Dengan melaluisaluran media konvensional, politisi dapat dengan mudah mencapai audiens yanglebih luas. Penggunaan situs web seperti Twitter dan Facebook oleh parapolitisi Indonesia untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan melakukankampanye adalah contoh praktis. Meskipun media sosial dapat meningkatkanpartisipasi politik, banyak politisi Indonesia belum memanfaatkan potensiinteraktifnya.

Di dunia online,anonimitas memungkinkan serangan negatif terhadap politisi, termasuk fitnah dankampanye hitam. Akibatnya, politisi harus terus membela diri, yang dapatmengalihkan perhatian mereka dari menyampaikan pesan penting. "Narasi yangberbasis data merupakan cara terbaik dalam membangun kredibilitas," ahlikomunikasi politik Kathleen Hall Jamieson. Politisi harus membuat pernyataanberdasarkan fakta yang valid dan relevan dengan tuntutan masyarakat. Jika dimanfaatkandengan bijak, media sosial bisa menjadi alternatif yang efektif dalammenyampaikan pesan asli. Misalnya, video langsung ataujuga dikenal sebagai livestreaming memungkinkan politisi berbicara langsung dengan publik tanpaperantara, yang menciptakan kesan transparansi.

Publik menghadapibanyak kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan fiksi di era digitalyang penuh dengan informasi. Salah satu bahaya terbesar adalah penyebaranberita politik palsu, juga dikenal sebagai berita palsu, yang dibuat olehindividu-individu tertentu dengan tujuan tertentu. Berita palsu ini sering kalidigunakan untuk mempengaruhi opini publik, menimbulkan polarisasi, atau bahkanmendiskreditkan pihak yang bertentangan dengan Anda. Akibatnya, orang-orang dimasyarakat sering bingung dan sulit untuk mempercayai apa yang diberitakan.

Kerugian yangditimbulkan oleh berita politik palsu terhadap masyarakat sangat besar, diantaranya:

1.      Beritapalsu sering digunakan untuk memperkuat cerita yang mendukung satu kelompokpolitik sambil menyerang kelompok lain, menyebabkan polarisasi di masyarakatdan orang-orang hanya mencari informasi yang mendukung pandangan mereka.

2.      Beritapalsu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap media massa dan institusipemerintahan. Seiring meningkatnya jumlah berita palsu, masyarakat menjadilebih skeptis terhadap semua jenis informasi, termasuk informasi yang benar.

3.      Beritapalsu menyebabkan konflik sosial dan politik. Misalnya, kecurangan pemilu dapatmenyebabkan demonstrasi yang tidak berdasar, seperti yang terjadi di beberapanegara.

Algoritma dalamsosial media yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi sering memprioritaskankonten sensasional, seperti berita-berita bohong. Dalam bukunya The FilterBubble, Eli Pariser menyatakan bahwa algoritma ini menciptakan ruang gema, dimana pengguna hanya dapat melihat informasi yang mendukung keyakinan mereka danapa yang mereka sukai juga tayangan-tayangan yang sering mereka lihat. Di luaransana banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasiinformasi secara kritis, yang membuat mereka rentan terhadap penyebaranberita-berita palsu.

"Berita palsumerupakan sebuah ancaman langsung terhadap proses demokrasi karena menutupikebenaran dan menghalangi diskusi berdasarkan fakta," ahli komunikasi politikKathleen Hall Jamieson. Namun, Claire Wardle dari First Draft mengatakan bahwaberita palsu sering dirancang untuk memanfaatkan emosi manusia, sepertiperasaan emosi, ketakutan, untuk membuat berita lebih tersebar. Pengamat mediaR. Budi Setyarso berpendapat bahwa "diperlukannya upaya dalam sebuahsistematis untuk meningkatkan literasi media agar masyarakat lebih mampumembedakan informasi yang benar dan yang salah". Selain itu, pemerintah danplatform media sosial harus aktif memoderasi dan menangkal berita palsu.

Untuk membekalimasyarakat dengan kemampuan berpikir kritis, pendidikan literasi digital harusmenjadi prioritas utama. Ini termasuk memverifikasi sumber informasi, memahamibias media, dan mengenali indikasi berita-berita palsu. Peran pemerintah jugapenting, pemerintah harus membuat peraturan dengan efek yang lebih jera bagipelaku-pelaku penyebaran berita-berita palsu, termasuk menuntut secarasistematis mereka-mereka yang ikut serta dalam menyebarkan berita-berita palsu.Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp harus bekerja sama denganlembaga pemerintah dan independen untuk mengidentifikasi dan menghapus beritapalsu. Media-media independen yang berbasis jurnalisme investigasi harusdidukung untuk menjadi salah satu sumber data yang dapat dipercaya bagi publik.

Kesimpulan

Dalam erateknologi modern, masalah komunikasi politik yang rumit dan kompleksmembutuhkan perhatian penuh dari semua pihak. Terlepas dari fakta bahwa adabanyak peluang untuk meningkatkan partisipasi politik melalui penggunaanteknologi digital, tantangan seperti polarisasi dan penyebaran informasi palsuharus diatasi dengan hati-hati. Kita dapat menciptakan lingkungan komunikasipolitik yang lebih sehat dan demokratis dengan meningkatkan literasi media danmemanfaatkan potensi interaktif dari media sosial.