[caption id="attachment_387977" align="aligncenter" width="420" caption="Forkorus Yaboisembut (Presiden NRFPB) dan Edison Waromi (Perdana Menteri NRFPB). (sumber : Suluh Papua)"][/caption]
Pertemuan beberapa organisasi dari faksi politik OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang bertajuk Simposium yang bertujuan menyatukan tiga organisasi dari faksi politik OPM, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Liberation for Coalition(WPNCL) dan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB), di Vanuatu sudah dilaksanakan. Dalam pertemuan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut dilahirkanlah Deklarasi Saralana yang ditandatangani oleh Rex Rumakiek dari WPNCL, Edison Waromi dari NRFPB dan Buchtar Tabuni dari Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP). Dalam pertemuan ini juga dilahirkan sebuah organisasi OPM yang baru, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kemudian organisasi baru ini dipimpin oleh Octovianus Mote sebaga Sekertaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Juru Bicara, dan tiga orang anggota, yakni, Jacob Rumbiak, Rex Rumakiek, dan Leonie Tanggahma.
Pertemuan ini memang menjadi polemik tersendiri diantara para aktivis OPM, baik tokoh-tokoh dari faksi militer OPM maupun tokoh-tokoh dari faksi politik sendiri sejak diumumkan akan rencana terselenggaranya pertemuan ini di Vanuatu sekitar bulan April 2014. Hingga akhirnya pertemuan yang disponsori oleh pemerintah Vanuatu ini sempat diundur sampai 4 kali hingga kemudian diselenggarakan akhir tahun 2014. Beberapa alasan kenapa para aktivis OPM tidak menyetujui terselenggaranya pertemuan ini adalah pertama, pertemuan hanya menfasilitasi 3 organisasi dari faksi politik OPM saja, dan tidak memfasilitasi aktivis-aktivis lainnya. Kedua, pertemuan diselenggarakan di luar Papua, bagaimana bisa pertemuan bertajuk melahirkan organisasi yang merepresentasikan rakyat Papua tetapi di selenggarakan di luar Papua tanpa mengikutsertakan rakyat Papua, hanya elite OPM saja, Ketiga sama sekali tidak adanya wakil dari kelompok-kelompok OPM sayap militer, sehingga pertemuan tersebut dianggap menghina kelompok bersenjata OPM karena tidak menganggap kelompok-kelompok OPM sayap militer sebagai OPM yang murni.
Benar saja, setelah pertemuan tersebut berakhir dan organisasi baru telah terbentuk, timbulah suara-suara tidak setuju terhadap hasil dari pertemuan tersebut. Hal yang mengagetkan adalah orang yang pertama kali mengeluarkan suara ketidaksetujuannya adalah Forkorus Yaboisembut, Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), kenapa aneh? Karena NRFPB adalah salah satu organisasi yang diundang dalam pertemuan tersebut. Bahkan, 2 pemimpin organisasi baru OPM, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berasal dari NRFPB, Edison Waromi merupakan Perdana Menteri NRFPB dan Jacob Rumbiak menjabat Menteri Luar Negeri NRFPB.
Dalam press releasenya yang ia berikan kepada redaksi bintangpapua, Forkorus Yoboisembut, merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Forkorus mengatakan ““Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut. Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut”. Forkorus pun mengatakan bahwa ia memberhentikan Markus Haluk ddari jabatannya sebagai Sekretaris NFRPB.
Kenapa Forkorus Yaboisembut tidak mengakui apapun hasil dari pertemuan symposium di Vanuatu, padahal ia merupakan Presiden dari NRFPB, salah satu organisasi yang diundang dalam pertemuan tersebut?
Pertama, NRFPB lahir dari Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang diadakan 19 Oktober 2011 di Lapangan Sakeus, Jayapura yang dihadiri oleh ribuan orang Papua. Dalam pertemuan besar inilah Forkorus Yaboisembut, mengangkat dirinya sebagai presiden NRFPB, ia mengklaim bahwa ia didesak oleh rakyat Papua untuk menjadi presiden. Oleh sebab itu, NRFPB bagi anggotanya bukanlah hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai negara yang sah, hanya menunggu pengakuan dari negara lain saja. KRP III yang diadakan 19 Oktober 2011 tersebut adalah dasar hukum berdirinya NFRPB, maka pembentukan organisasi ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat yang dilaksanakan di Papua dan dihadiri oleh ribuan rakyat Papua.
Kedua, karena bentuk NRFPB adalah “negara”, otomatis bentuk usaha NRFPB dalam memisahkan Papua dari Indonesia cenderung sangat berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Terkait pertemuan di Vanuatu, NRFPB menginginkan Papua memajukan aplikasi dalam MSG (Melanesia Sphered Group) dalam bentuk negara bukan organisasi. Alasannya adalah dengan menggunakan nama negara, dalam hal ini NRFPB sebagai negara bukan organisasi, maka diplomasi untuk kemerdekaan Papua lebih efektif karena diplomasi dengan Indonesia akan dilakukan antara negara dengan negara, bukan negara dengan organisasi. Selain itu NRFPB menawarkan jalan lain menuju kemerdekaan Papua selain jalan Referendum yang saat ini banyak didengungkan. Referendum yang menggunakan sistem one man one vote dianggap dapat menimbulkan bentrokan antar rakyat Papua yang mendukung integrasi dengan yang mendukung memisahkan diri. Selain itu, referendum dianggap terlalu mahal dan dapat menghabiskan dana yang begitu besar. Oleh sebab itu, jalan pintasnya adalah opsi pengakuan dari negara lain dan PBB serta mengusahakan campur tangan Dewan Keamanan PBB untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Terkait dengan pernyataan Forkorus Yaboisembut yang menolak pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ini, KNPB pun angkat bicara. Ketua 1 KNPB, Agus Kossay mengatakan bahwa apa yang dikatakan Forkorus hanyalah pernyataan sepihak sendiri. Bukan suara perwakilan rakyat Papua. Forkorus Yaboisembut, 3 tahun lalu dielu-elukan oleh para aktivis OPM sebagai Presiden, bahkan ketika keluar dari penjara bersama Edison Waromi, ia pun masih dielu-elukan. Tapi apa bisa dikata, waktu berganti, Forkorus Yaboisembut, sang “presiden” pun ditinggalkan, bahkan oleh Edison Waromi dan Jacob Rumbiak, orang-orang terdekatnya sendiri.
Press Release Forkorus Yaboisembut
Respon KNPB terhadap sikap Forkorus
