"All Eyes on Papua" untuk Menyelamatkan Bumi dari 25 Juta Emisi Karbon

Selama sepekan terakhir warganet beramai-ramai menyerukan 2 tagar di instastory mereka, yaitu "All eyes on Arafah" dan "All eyes on Papua". Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya peduli akan masalah kemanusiaan yang terjadi di luar negeri saja, namun juga pada saudara kita yang ada di Papua. 

Tagar tersebut muncul lantaran terjadi sengketa antara PT Indo Asiana Lestari dengan masyarakat adat suku Awyu di Papua Selatan. Permasalahan terjadi karena PT Indo Asiana Lestari hendak merubah 36.094 hk hutan Boven Digoel Papua menjadi perkebunan kelapa sawit. Tak hanya itu, sengketa juga terjadi antara masyarakat adat suku Moi di Papua Barat Daya dengan PT Sorong Agro Sawitindo yang mendapat izin pembebasan lahan hutan Papua seluas 18.160 hk. Hal tersebut jelas ditolak oleh warga adat setempat, sebab hutan tersebut menjadi sumber kehidupan mereka turun temurun.

Menurut Origa Nusantara, lebih dari 600.000 hk hutan di Papua menjadi kawasan non hutan dalam dua dekade terakhir, jumlah tersebut setara 9 kali luas DKI Jakarta. Pada tahun 2020 Indonesia berhasil menekan jumlah deforestasi yang terjadi di area hutan. Namun nyatanya kini Tanah Papua semakin menjadi sasaran empuk ekspansi bisnis dan berbagai proyek, mengingat sebanyak 43% hutan yang ada di Indonesia berada di Papua.

Jika PT. Indo Asiana Lestari memenangkan sengketa lahan ini, diperkirakan proyek perkebunan sawit ini dapat menghasilkan emisi 25 juta ton CO. Dampak yang ditimbulkan tersebut tak hanya dirasakan oleh warga Papua saja, melainkan seluruh dunia. Beberapa warganet turut berkomentar pada postingan tiktok @masbebet yang turut membahas mengenai "All eyes on Papua", seperti @Sofie_06: "jangan biarkan Papua sendiri, ayooo semua masyarakat Indonesia bersuaralah..."

Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan produsen Oksigen terbesar, hutan juga mampu menyerap gas rumah kaca sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Bila terjadi penebangan hutan maka akan berdampak pada penurunan kualitas oksigen.

 Pak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden telah merespon masalah sengketa ini yang tengah ramai di perbincangkan. Beliau menghimbau & menegaskan agar pemerintah daerah harus melibatkan kepala adat dan masyarakat ketika hendak melakukan pembangunan untuk menghindari konflik di masyarakat. Beliau juga berharap gugatan suku Awyu dan suku Moi ke Mahkamah Agung dapat berjalan sesuai ketentuan. Tanggapan positif tersebut dapat memberikan sedikit harapan bagi masyarakat adat Papua yang kini sedang berjuang di Mahkamah Agung.

Lambat laun masyarakat akan kehilangan tempatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan rawan terdampak bencana alam. Hilangnya areal hutan juga menyebabkan masyarakat tidak dapat berburu, berkebun, dan berkurangnya jumlah satwa endemik seperti burung mambruk, dan burung cendrawasih. Kekayaan alam yang ada di Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat setempat saja, melainkan kita bersama. Mari kita bersama fokus pada masalah yang terjadi di Papua agar masyarakat adat setempat mendapatkan keadilan serta agar anak cucu kita dapat menghirup oksigen dengan kualitas baik.