Dalam panggung politik yang dipenuhi dengan beragam janji kampanye, salah satu yang menonjol adalah rencana Prabowo Subianto untuk mengimpor sapi guna mendukung program susu gratis yang diusungnya dalam Pilpres 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prabowo dalam acara Dialog Pers dan Capres yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di gedung Dewan Pers, Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2024.
Menyusul pengumuman ini, timbul perdebatan luas di masyarakat mengenai urgensi dan relevansi dari langkah tersebut. Prabowo memberikan alasan yang kuat untuk mendukung program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah, yang menurutnya merupakan kebutuhan mendesak yang harus dikedepankan sebagai prioritas utama. Alasan yang disampaikan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan aspek nutrisi yang esensial bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak, tetapi juga menyoroti pentingnya langkah ini dalam menjaga kesejahteraan dan masa depan generasi penerus bangsa.
Namun, di tengah retorika kemanusiaan tersebut, muncul pertanyaan yang mendasar: apakah impor sapi benar-benar merupakan langkah efektif dan berkelanjutan untuk mendukung program susu gratis ini? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan sosial? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus dalam eksplorasi lebih lanjut mengenai keputusan Prabowo ini dan implikasinya bagi masa depan bangsa. Â
Prabowo menjelaskan bahwa program susu gratis yang akan di lakukannya dengan  impor sapi adalah langkah strategis yang diambil untuk memastikan tersedianya susu yang cukup bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Sehingga program susu gratis ini diolah langsung dari sapi yang berkualitas da ripada produk susu kemasan.
"Susu ya yang paling baik dan yang paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah pada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya," kata Prabowo dalam acara diskusi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (4/1/2023).
Karena memang dari awal Prabowo sangat memperhatikan kualitas susu sapi perah agar mengahsilkan susu yang berkualitas juga, dan mengingat sapi perah di indonesia masih terbatas, maka Prabowo berupaya untuk melakukan impor sapi perah dari India untuk di kembangkan di dalam negeri berdasarkan pernyataan nya dalam acara diskusi di Kantor PWI Pusat.
"Jadi, kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam dua tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu strategi kita," kata Prabowo saat menghadiri diskusi PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (4/1). Prabowo merinci, program bagi-bagi susu tersebut dibutuhkan untuk sekitar 82 juta anak Indonesia. Prabowo memperkirakan anak-anak itu akan diberikan susu gratis dengan 500 mililiter per orang atau sekitar 40 juta liter.
"Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita 82 juta anak kalau mereka minum 500 cc kita butuh berarti sekitar 40 juta liter berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin dua setengah juta,"
Keputusan Prabowo untuk mengimpor sapi dalam rangka program susu gratis memiliki konsekuensi yang signifikan, sehingga Langkah Prabowo dapat memicu pertimbangan diplomatik lebih lanjut, terutama dalam konteks hubungan bilateral dengan negara-negara yang berkaitan. Negosiasi perjanjian dagang yang mengatur impor sapi akan menjadi bagian integral dari diplomasi ekonomi, yang melibatkan diskusi mengenai harga, kualitas, dan kuota impor, serta kemungkinan kerjasama dalam bidang pertanian dan peternakan.
Selain itu, impor sapi juga membuka peluang untuk meningkatkan investasi asing langsung (FDI) di sektor peternakan Indonesia. Negara-negara pengekspor sapi mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam infrastruktur peternakan di Indonesia, seperti fasilitas pemeliharaan sapi dan pabrik pengolahan susu. Ini dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi susu dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor peternakan.
Namun, kebijakan impor sapi juga memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, impor sapi dalam jumlah besar dapat mengancam peternak lokal dengan membanjirkan pasar dengan sapi impor yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi peternak lokal dan mengganggu stabilitas harga di pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi peternak lokal, misalnya dengan memberikan insentif atau melalui kebijakan perlindungan perdagangan.
