Sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor: 100.2.1.3/1773/SJ tertanggal 27 Maret 2023 tentang usul nama calon penjabat bupati/walikota yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Buru.
olehnya itu kami yang merasa terpanggil lewat momentum pengusulan penjabat bupati oleh DPRD Kabupaten Buru kemarin itu, mestinya lebih mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting , yakni kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyrakat kecil yang memang telah menjadi fokus pembahasan dan kerja satu tahun mendatang oleh pemerintah daerah
Pinta Ketua KNPI Buru Abdul Rauf Wabula dari nama nama yang di sepakati untuk di usulkan harus betul betul di tracking dan dipastikan terbebas dari indikasi praktek praktek KKN . dan kami menilai DPRD luput dari akan hal ini.Â
kita tidak bisa bayangkan jika penjabat bupati buru kedepan nantinya punya rekam jejak yang buruk oleh karena, punya indikasi praktek praktek KKN dan di kemudian hari menjadi masalah hukum.
ini tentu akan mengganggu kontrol dan fokus kerja pemerintah daerah kedepannya.Â
kami tentu punya catatan catatan ituÂ
(dari 3 nama usulan DPRD) Â namun tidak ideal untuk kami sampaikan secara terbuka oleh sebab kami hindari perdebatan kusir, di Medsos dan lebih memilih untuk memberi pesan kepada masyarakat lewat pemberitaan ini.
atau dengan pilihan lain akan lebih ideal menempuh jalur hukum dengan menyerahkan laporan kinerja kepada pihak penegak hukum.
Abdul Rauf juga sangat menyayangkan sikap DPRD maupun personal yang tidak memiliki inisiatif untuk melibatkan pihak penegak hukum untuk paling tidak mengantongi data data awal dari prilaku praktek KKN . setiap calon penjabat agar dalam proses penetapan tiga nama calon penjabat yang di usulkan DPRD dapat menyaring secara faktual calon penjabat bupati buru kedepannya.
untuk itu, tentu demi melahirkan pemimpin yang bersih kedepannya, kami akan proaktif menjadi corong masyarakat untuk menyuarakan hal ini.Â
