Hutan Politik dan Konsekuensi dari Penggunaannya

HUTAN. Ketika mendengar atau membacanya apa yang pertama terpikir? Pernahkah terpikirkan ketika bicara hutan tidak sampai hanya tentang pohon, jenis vegetasi, atau satwa. Pernahkan berpikir bahwa jauh dari itu hutan berhubungan dengan sosial? ekonomi? bahkan Politik? Yup, ternyata berbicara hutan tidak sesederhana tentang ekologi. Mari coba mengenal hutan politik. Disclaimer, all of this is my oppionion :)

Hutan politik merupakan hutan yang dihasilkan dari proses politik. Konsep dari hutan politik ini bahwa hutan tidak diciptakan secara alami, tetapi dipengaruhi oleh proses sosial, cara pandang politik, budaya, dan berbagai proses yang terkait diantaranya. Sehingga hutan politik tidak hanya berfokus pada aspek ekologis dan kelestarian dalam arti sempit, tetapi melihat bahwa hutan sebagai hasil konstruksi dari berbagai proses sosio-alam atau budaya alam dan sebagai entitas dari politik-ekologis. 

Hutan politik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kekuatan dan konteks lokal, regional, nasional, dan internasional yang ada pada kondisi tertentu. Pada prosesnya dalam hutan politik terdapat stakeholder yang merupakan aktor-aktor yang dapat memanfaatkan penguasaan hutan, baik itu dalam tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maupun dalam konteks pribadi.

Secara historis, hutan politik diawali sebagai hasil produksi bersama oleh alam dan masyarakat, melalui produksi pengetahuan ahli tentang hutan. Pada era kolonial, penemuan kodifikasi tradisi menjadi sebuah penggunaan hutan yang diizinkan oleh masyarakat di rang-ruang yang diduduki aktor negara tersebut atau istilah mereka ruang hutan kosong. Tentu ini bisa menghasilkan permasalahan konflik kepentingan, ketika terdapat penolakan dari kelompok tertentu. 

Selama era pascaperang, perusahaan swasta mulai mendominasi dan menyebabkan berbagai peraturan kehutanan muncul, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan bukan tidak mungkin swasta dapat mengabaikan peraturan yang telah ada. Kekerasan muncul sebagai proses dari konflik kekuasaan yang muncul dalam hutan politik. Hal ini dapat dibuat seolah kekerasan menjadi bentuk proses dalam menjaga konservasi hutan dalam hutan politik.

Adanya pandangan hutan politik dalam melihat permasalahan pengelolaan hutan, dapat memberikan lensa teropong yang lebih luas dan complete, karena memasukan aspek lain diluar ekologis dan melihat adanya tata kelola budaya, sosial, dan politik dalam prosesnya. 

Berbagai kondisi pada paragraf sebelumnya, merupakan bagaimana hutan politik tersebut berproses dan merupakan konsekuensi logis dari adanya hutan politik. 

Hutan politik ini akan menghasilkan turunan berupa kebijakan, salah satunya kebijakan pengelolaan hutan keberlanjutan yang dapat mengatur pengelolaan hutan lebih lestari dan berkelanjutan, meskipun pada prosesnya berpotensi adanya konflik kepentingan dari aktor-aktor untuk memanfaatkan hutan politik sebagai arena mendapatkan kekuasaan. 

Pandangan ini dapat membantu dalam memetakan hal tersebut dan mempersiapkan kemungkinan yang dapat dilakukan. Pada kondisi ini kebijakan kehutanan sendiri muncul sebagai konsekuensi dari hutan politik dalam mengatur berbagai situasi politik tersebut. Tentu secara lebih jauh, kebijakan ini dibuat oleh aktor tertentu juga yang memungkinkan adanya proses politik dalam pembuatan kebijakannya.

Ketika permasalahan pengelolaan hutan tidak di teropong melalui lensa hutan politik, bukan tidak mungkin hutan akan dilihat sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek dari hutan itu sendiri. 

Apabila hanya memandang dari segi ekologis, doktrin scientific forestry akan mengakar sehingga melihat hutan pada tujuan yang sempit. Padahal hutan memiliki berbagai tujuan pengelolaan dan perlu juga ditinjau dari segi ekonomis, sosial, dan budaya yang memberikan penghormatan pada hak-hak masyarakat.