Blak-blakan dengan Anies dan Sandi Mengenai Masalah Rusunami

Meningkatnya kebutuhan perumahan di kota besar terutama di DKI Jakarta diimbangi dengan penyediaan perumahan berbentuk satuan rumah susun -- sarusun atau apartemen. Sesuai Undang-Undang (UU)  20 tahun 2011 tentang Rumah Susun telah diatur berbagai aspek pengelolaan rumah susun. Salah satu yang merupakan tugas pemerintah daerah khususnya yang tertulis pada pasal 81  UU tersebut :

• melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun di kabupaten/kota pada wilayah provinsi.
• melaksanakan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

Pada Januari 2017 pasokan unit sarusun/apartemen di Jakarta mencapai  176.178 unit apartemen di seluruh Jakarta (sumber dari Colliers dikutip dari WartaKota 6 Januari 2017). Jika Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) per bulan  rata-rata per unit rusun di Jakarta sebesar Rp.300.000, maka (kasarnya) hampir sekitar 53 milyard rupiah perbulan yang menjadi beban penghuni. Potensi nilai uang yang saat ini seakan menjadi bahan rebutan dan mungkin bahan bancakan bagi yang sedang berkesempatan mengelolanya. Entah perwakilan penghuni P3SRS murni atau abal-abal, atau perusahaan pengelola yang ditunjuk(sepihak)  atau pihak ketiga lain yang secara kebetulanmenjadi menjadi pengelola uang IPL ini. Belum lagi pembayaran lainnya seperti listrik, air dan parkir kendaraan.

Sudah menjadi pengetahuan umum penghuni rusun/apartemen yang bermasalah menjadi bulan-bulanan pihak pengurus apartemen, ibarat peribahasa pagar makan tanaman, terperdaya di rumah(susun) milik sendiri. Kadang para pemilik rusun yang terperdaya, merasa iri pada penghuni rusunawa korban bongkaran/penggusuran. Kenapa?  Mereka sudah dapat rusun sewa murah dengan harga sewa hanya setengah IPL apartemen/rusunami , nunggak dan masih demo lagi... sementara para pemilik apartemen/rusunami yang pernah demo, diteror security, digembosin ban mobilnya, dan lain-lain perlakuan.... Boro-boro didatangi gubernur/wakil, malah didatangi pengacara macam kasus komika Acho...nasiib.

Untuk itu penulis yang juga merangkap sebagai salah satu pemilik apartemen yang masih bermasalah, berpikir keras dan berakrobat untuk menyiasati keadaan ini, bukan hanya berdoa (sudah tiap malam), berikhtiar juga mencari  penyelesaian yang  elegan (wow!) yang mudah-mudahan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan atas rumah susun ini. Terutama sebenarnya usulan ini dialamatkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta, bapak Gubernur dan mas Wagub yang  baru bertugas, dan menjadi harapan baru dapat membantu menuntaskan masalah apartemen/rusun ini.

Salah satu harapan  penulis buat Anies-Sandi ,  diantara para penghuni apartemen yang bermasalah ini masih ada (banyak)  pendukung mantan terindah (gubernur lama) yang belum dapat move on  karena pilgub DKI yang lalu dan ikut terperdaya, terjebak di apartemen yang bermasalah ini, dapat  diselamatkan oleh Gubernur/Wagub yang baru menuju pengelolaan apartemen/rusun yang sehat, sehingga dapatlah mereka move on.... Kenapa begitu yakin mereka ada yang di apartemen/rusun bermasalah? Ya iyaa lah, bukankah  apartemen/rusun lebih dekat identifikasinya dengan kaum milenial?, kaum muda menengah atas baru yang baru mulai meniti karir dengan idealisme tinggi. Banyak penghuni apartemen/rusunami yang menjadi follower sosmed mantan (terindah) gubernur DKI terakhir sebelum pak Jarot.. Saatnya buat Anies-Sandi untuk merangkul mereka yang belum dapat move on.

Selain hal-hal diatas pada pelaksanaan pengelolaan serta kenyataannya  terdapat dampak sosial yang terjadi, terutama pada gedung-gedung apartemen/rusun yang menjadi konsumsi masyarakat menengah bawah yaitu hunian tingkat rusunami dan rusunawa , khususnya yang perlu perhatian pemerintah daerah adalah :

1. Timbulnya area-area hunian rumah susun dan apartemen yang dianggap menjadi daerah atau sarang kerawanan seperti menjadi tempat prostitusi, peredaran narkoba, penjualan barang terlarang lain, serta rawan kejahatan. Dst.. Sering terbetik berita penangkapan dan penggeledahan apartemen untuk kasus narkoba maupun prostitusi. Hal-hal ini terjadi karena makin terkikisnya kebersamaan penghuni, sehingga makin individualistis dan tidak berani/mau berinteraksi antar penghuni dan tidak mengetahui keadaan sekitar rusun/apartemen.
2. Terjadinya perselisihan antara penghuni/pemilik hunian sarusun atau perhimpunan penghuni (P3SRS)  dengan pengelola/pengembang  terkait iuran maupun kewajiban pemeliharaan serta kepemilikan dan ujungnya menjadi berlarut-larut di arena pengadilan/hukum. Misalnya masalah perselisihan pengurus Graha Cempaka Mas hingga ke tingkat mahkamah agung, masalah pidana komika Acho dengan Green Pramuka serta yang lainnya.
3. Adanya kegiatan niaga yaitu penyewaan jangka pendek  unit sarusun  baik harian maupun mingguan yang berpotensi pemasukan dan pajak serta adanya potensi kerawanan social/kriminal dari penyewa yang tidak beritikad baik.
4. Masalah lain seperti adanya kemacetan lalulintas karena penggunaan jalan umum untuk aktivitas perumahan sarusun. Juga terjadinya  kerancuan wilayah/hirarki kependudukan warga Jakarta karena mekarnya jumlah penduduk yang ada dalam satu wilayan area apartemen/rusun.

Solusi yang diusulkan

Hasil pemikiran yang intens yang disertai niat baik untukkebaikan bersama, izinkan penulis menyampaikan hal ini terutama kepada pemangku kepentingan utama di DKI Jakarta, bapak Gubernur dan Wagub DKI Jakarta yang sangat penulis hormati serta sangat diharapkan dukungannya , sebagai berikut :

Hal hal diatas sebenarnya dapat di minimalisir dengan satu solusi yang kami usulkan, yaitu penggunaan sistem informasi pengelolaan satuan rumah susun  atau misalnya di singkat SIPATMO ( Sistem Informasi Pengelolaan Apartemen Terpadu Metropolitan)-- Jakarta. Sipatmo sendiri merupakan nama salah satu tari tradisional budaya Betawi .

Sistem Sipatmo Jakarta (diusulkan) dibangun dengan modul--modul  fungsional sebagai berikut :

1. Pengelolaan gedung Rusun/Apartemen atau Building Management System (BMS),dimana modul ini terdiri dari sub modul pemeliharan gedung, pemeliharaan unit, fasilitas umum bersama serta pemiliharaan preventif  berkala, berkonsentrasi pada pemeliharan teknis gedung/rusun  dan  semua fasilitas bersamanya. Tujuannya adalah untuk mengkuantifikasi kegiatan atas gedung dan menjadi dasar pengenaan iuran bagi penghuni dan pemilik sehingga tidak ada kesalah pahaman terhadap perhitungan pengelola/P3SRS/Pengembang. Pada modul ini belum/tidak  termasuk kendali otomatis (Building Automation System) atas peralatan yang ada pada gedung.
2. Pengelolaan Administrasi Rusun/Apartemen (ARS), dimana modul ini terdiri dari sub modul  administrasi keuangan dan sekaligus kependudukan (RT/RW dll) penghuni rusun , baik penghuni sebagai pemilik atau penyewa. Pengelolaan administrasi keuangan mencakup transparansi  pengenaan iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), tagihan-tagihan rutin  serta pajak-pajak yang harus ditanggung.  Secara system nanti tercatat mana penghuni yang sakaligus penduduk Jakarta ataupun yang dari luar Jakarta.  Pada modul ini pula dapat dikelola sewa menyewa yang melalui Pribadi, baik daring seperti AirBNB, AiryRooms dan lain-lain, juga pengelolaan kegiatan parkir serta administrasi perpakiran kendaraan.
3. Pengelolaan kegiatan Sosial penghuni sarusun -- Media Sosial Rumah Susun (MSRS), dimana terdapat modul informasi tersaring atau laporan dari Administrasi  gedung BMS maupun ARS , berupa laporan berkala, pengumuman perbaikan, serta informasi sosial lain.  Modul ini lebih untuk mendekatkan para penghuni agar berinteraksi satu sama lain sehingga mengurangi individualitas para penghuni apartemen/sarusun. Modul oni yang mungkin akan dapat dilihat juga melalui gadget HP/smartphone bersama dengan fasilitas social media nya.

Sebagai gambaran sederhana, modul-modul tersebut dalam ilustrasi dibawah ini.