Pasca penetapan Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung oleh PDI-P beberapa waktu lalu, serangan pun semakin gencar dilakukan oleh lawan-lawan politiknya beserta pasukan dibelakang mereka. Salah satu serangan yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan mobil esemka.
Perlu diketahui bersama, mobil Esemka itu sejatinya merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan ini kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan SMK. Jadi, mobil Esemka ini semula berawal dari program untuk melatih kompetensi siswa-siswa SMK, khususnya jurusan otomotif.
Saat itu, mobil Esemka dibuat oleh beberapa SMK dari beberapa daerah secara sinergis di bawah koordinasi Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud. SMK tersebut antara lain SMK Negeri 2 Solo, Smk Negeri 5 Solo, SMK Warga Solo, SMK Negeri 2 Wonogiri, SMKA Negri 1 Jakarta, SMK Negeri 1 Bekasi dan lainnya. Masing-masing SMK tersebut mendapat tugas untuk membuat atau merakit komponen-komponen tertentu sesuai dengan spesialisasi atau kompetensi khas masing-masing.
SMK Negeri 1 Bekasi, misalnya. Mereka ditugaskan untuk membuat mesin mobil (link). Lain lagi dengan SMK Negeri 1 Trucuk Klaten Jawa Tengah. Mereka memiliki tugas antara lain membuat bodi untuk mobil baik eksterior maupun interior (link). SMK Negeri 1 Jakarta bertugas menciptakan alat cetak mesin. Sedangkan pembubutan mesin dilakukan di SMK Warga Solo. Perakitan mesin dan produk akhir mobil dilakukan di SMK Muhammadiyah Magelang (link). Mayoritas SMK itu justru berada di luar Soo.
Lalu apa kaitannya mobil Esemka, yang merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dengan Joko Widodo atau Jokowi?
Saat menjabat walikota di Solo, Jokowi telah mencanangkan Solo sebagai kota vokasi, yaitu kota dengan produk unggulan dari hasil pendidikan kejuruan seperti SMK. Dan untuk menjadikan Solo sebagai kota vokasi, Jokowi kemudian membangun balai latihan kerja (BLK) berbasis teknologi yang disebut Solo Techno Park. Di Solo Techno Park inilah, siswa-siswa SMK dari Solo dan sekitarnya mendapat pelatihan teknis untuk merealisasikan mimpin membuat Esemka.
Dan sebagai walikota, Jokowi berharap agar penetapan Solo sebagai kota pendidikan vokasi dapat mengatasi pengangguran baik di Solo maupun daerah sekitarnya. Karena itulah, saat siswa-siswa SMK ini berhasil membuat prototipe mobil Esemka, Jokowi sangat tertarik untuk memproduksinya secara massal.
Langkah awal yang dilakukan Jokowi untuk mengenalkan mobil Esemka ini adalah dengan menjadikannya sebagai mobil dinas walikota Solo (link). Kemudian Jokowi mendirikan PT. Solo Manufaktur Kreasi (PT.SMK) yan sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota Solo (link). Adapun maksud pendirian PT. Solo Manufaktur Kreasi adalah untuk memproduksi mobil Esemka dalam skala industri. Dengan bisa diproduksi secara massal, maka dapat menyerap tenaga kerja di Solo dan sekitarnya.
Selain itu, Jokowi juga memiliki harapan dan cita-cita agar Esemka dapat menjadi mobil nasional (mobnas), karena setelah puluhan tahun merdeka, Indonesia belum memiliki mobil nasional.
Melihat antusiasmenya Jokowi terkait mobil Esemka, Komisi VI DPR kemudian mengundang Jokowi dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada tanggal 31 Januari 2012. Dalam RDP soal mobil nasional itu juga hadir kepala sekolah SMK yang terlibat dalam produksi mobil Esemka. Bahkan hadir pula Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo, yang memiliki hasrat untuk memproduksi mobil nasional di Sulawesi Selatan.
Sebagai hasil dari RDP tersebut, Â DPR kemudian membentuk Panitia Kerja atau Panja Mobil Nasional dan meminta pemerintah untuk mendukung penuh pengembangan sepeda motor dan mobil nasional.
Sejak itu, pesanan atau inden terhadap mobil Esemka terus bertambah hingga mencapai ribuan unit. Apalagi kemudian mobil Esemka juga berhasil lolos dari beberapa tahap test sebelum diproduksi massal.
Namun kemudian ada usaha untuk menjegal produksi mobil massal Esemka tersebut. Ada kepentingan bisnis dan politik tersembunyi yang bermain mencegah produksi massal tersebut.
Usaha untuk menjegal mobil Esemka itu terlihat dari kebijakan pemerintah yang kemudian memberi lampu hijau dan mendorong produksi mobil murah (LCGC) dari merk perusahaan asing. Kepada perusahaan asing tersebut, pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan insentif seperti pajak/bea masuk, yang ternyata tidak diberlakukan kepada Esemka.
Tanpa kemudahan dan insentif dari pemerintah, maka harga Esemka akan melampaui harga mobil murah (LCGC) merk asing. Akibatnya, tidak ada satupun investor atau pihak perbankan mau menanam atau meminjami modal untuk produksi massal mobil Esemka tersebut. Dan secara perlahan, mobil nasional Esemka itu pun mulai menghilang.
Lalu, apakah mobil Esemka yang lekat dengan sosok Jokowi itu memang gagal atau sengaja digagalkan oleh pemerintah?
Salam
16052014
