Aparat Harus Bijak Tengahi Konflik PMS Vs PP di Medan

[caption id="attachment_283200" align="aligncenter" width="612" caption="Beberapa wartawan saat melakukan peliputan di Jl Guru Patimpus, Senin (10/12) usai penyerangan bus pendemo. Sedikitnya sembilan mobil rusak parah akibat peristiwa yang diduga dilakukan oleh organisasi kepemudaan. (Dok: Tribun Medan)"][/caption]

Selasa Siang (10/12/2013), ketenangan Kota Medan terusik dengan terjadinya tawuran sekelompok orang di Jalan Guru Patimpus. Kelompok Pemuda Merga Silima yang baru selesai berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Medan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang.

Meski pihak penyerang tidak menggunakan atribut ormas tertentu, namun tak sulit untuk menebak siapa mereka. Jika ditilik ke belakang, penyerangan ini terkait dengan perkelahian antara Eikel Banta Bangun dengan Rahmaddian Shah di Hotel Grand Aston beberapa waktu lalu.

Kenapa perkelahian di antaranya akhirnya melebar menjadi tawuran antar kelompok pemuda? Eikel Bangun adalah salah satu pengurus Pemuda Merga Silima (PMS) yang juga putra mantan Ketua DPRD Deliserdang Sabar Bangun. Sementara Rahmaddian Shah adalah Ketua Sapma Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan. Dari nama ‘Shah’ yang disandangnya, kemungkinan besar Rahmaddian ini masih memiliki kekerabatan dengan Anuar Shah (Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut).

Demonstrasi yang dilakukan anggota PMS ini merupakan respon terhadap tidak jalannya proses hukum yang menimpa Eikel. Para demonstran mendesak DPRD Medan agar segera bertindak karena aparat penegak hukum tidak serius dalam menangani dugaan penganiayaan oleh Rahmaddian cs terhadap Eikel Bagun.

Memang sangat disayangkan, persoalan kedua orang ini akhirnya melebar karena mereka sama-sama tergabung dalam ormas. Entah siapa awalnya yang memancing, konflik personal ini akhirnya tergeret menjadi persoalan PMS vs PP.

Sebelum hal ini melebar kemana-mana, sebaiknya aparat mengambil tindakan yang tegas dan bijak. Solusinya adalah lokalisir permasalahan ini sebagai persoalan hukum, bukan konflik antar ormas. Kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum dalam kasus Eikel vs Rahmaddian ini, harus segera diproses hingga tuntas. Tentunya diharapkan, aparat tidak takut terhadap tekanan orang maupun kelompok yang berada di belakang keduanya. Aparat tidak boleh kalah dari ormas.

Jika tidak, dikhawatirkan persoalan ini akan semakin rumit. Tidak ada yang bisa menjamin, bakal terjadi kerusuhan susulan maupun aksi balas dendam di kemudian hari. Bagaimanapun PMS dan PP sudah terseret dalam konflik ini terutama saat terjadi aksi massa di Jalan Guru Patimpus. Sebagai bukti keseriusan, aparat harus mengusut siapa dalang di balik kerusuhan tersebut.

Baik PMS maupun PP merupakan ormas yang cukup berpengaruh di Sumut. Bahkan konflik ini pun bisa berujung pada konflik antar etnis yang bisa mencoreng kerukunan masyarakat Sumut.

Sesuai dengan namanya, PMS ini merupakan organisasi kepemudaan etnis Karo yang tersebar di Medan, Karo, Langkat, Binjai dan Deliserdang. Solidaritas kelompok ini cukup kuat dan tentunya tidak akan tinggal diam jika mendapati ada anggotanya yang diserang. Adapun PP ini banyak diisi oleh etnis Jawa dan Mandailing. Ormas pimpinan Anuar Shah ini secara struktural cukup rapi dan memiliki pengurus yang tertata hingga ke tingkat ranting.

Jadi bisa dibayangkan seberapa besar potensi konflik yang bisa ditimbulkan oleh permasalahan ini. Sangat disayangkan jika tali persaudaran warga di Medan maupun Sumut tercabik-cabik hanya karena masalah personal. Kata kuncinya hanya satu, ketegasan aparat dalam melokalisir persoalan Eikel vs Rahmaddian! Setelah itu petinggi di kepolisian sebaiknya mengundang pimpinan kedua ormas ini untuk duduk bersama dan menenangkan keadaan.