Sekretaris Daerah Prov. Sulbar Memberikan Sambutan Acara Mamuju - Dalam upaya meminimalkan dampak Inflasi yang tinggi diderah untuk mendukung Peningkatan Program Penguatan Ekonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, melaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berlangsung di hotel d'Maleo, Mamuju. (25/6) Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin SPd. MPd mengungkapkan bahwa beberapa tugas TPID adalah memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah, merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah. "Masing-masing TPID Kabupaten dapat menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah, namun tidak bertentangan/bahkan mendukung program yang direkomendasikan oleh TPID Provinsi Sulbar. Beberapa kegiatan yang dapat dijadikan program kerja TPID, di antaranya adalah operasi pasar, penelitian struktur pasar, pemantauan harga, diseminasi/iklan layanan masyarakat dalam rangka menstabilkan harga, pembenahan jalur distribusi" ungkap Ismail. Ketua Tim Pengendali Infliasi Daerah, H. Asir Mangopo, SE. MM. pada kesempatan yang sama menjelaskan fungsi dan tugas TPID Sulbar. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk TPID tahun 2014 ini. TPID ini sebagai wadah koordinasi dalam menghadapi isu-isu strategis terutama dalam hal ketersediaan pangan dan harga komoditas yang penting. Untuk sektor BBM saya berharap agar dapat memantau kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi akhir-akhir ini, TPID akan berkoordinasi dengan Pertamina, Dinas ESDM Sulbar dan juga kepada Agen dan Pangkalan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.” ungkap Asir yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Koperindag Prov. Sulbar. Sebagai narasumber Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Prov. Sulbar memberikan pemaparan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa merumuskan pedoman pengendalian inflasi daerah, menyusun mekanisme kerja dari TPID Sulbar, kemudian melakukan monitoring terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, langkah selanjutnya bersurat ke bupati untuk memantau harga diwilayah masing-masing. Ditempat yang sama Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian Migas, Dinas ESDM Provinsi Sulbar, Idrus,S.Sos MAP. mengatakan "Dinas ESDM Sulbar senantiasa melakukan pengawasan BBM dan LPG diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan kita sudah bersurat ke PT. Pertamina untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan BBM dan LPG di Sulawesi Barat menjelang masuknya bulan suci ramadhan, jangan samapai komuditas ini langka di pasaran. Kemudian khusus untuk LPG kami senantiasa berkoordinasi dari tingkat agen hingga pangkalan agar segera menginformasikan jika pasokan LPG-nya menipis, agar dicarikan jalan keluar secepat mungkin" ungkap Idrus.
