Sebagai fasilitator, pemerintah daerah harus memastikan seluruh tahapan agenda setting berjalan lancar, termasuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk mendukung keberhasilan proses ini.
Namun, agenda setting tidak lepas dari tantangan. Wahyudi menyoroti bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses ini. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa inklusi terjadi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi. Evaluasi berkala juga diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan sesuai kebutuhan.
Di akhir perbincangan, Wahyudi berharap bahwa agenda setting yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Inklusi dan partisipasi publik merupakan kunci utama untuk membentuk kebijakan yang benar-benar berguna dan berdampak.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H