Setelah bertahun-tahun diskusi parlemen dan debat publik yang panas, Indonesia baru saja mengesahkan undang-undang pidana baru yang kontroversial yang menurut para kritikus merupakan langkah mundur untuk kebebasan sipil di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.Di bawah KUHP baru yang disahkan pada Selasa, 6 Desember, siapa pun yang ditemukan melakukan hubungan seks di luar nikah akan menghadapi hukuman satu tahun penjara. Kohabitasi sebelum menikah juga akan dilarang, meskipun hanya kerabat dekat yang dapat melaporkan mereka yang ditemukan kumpul kebo atau berhubungan seks di luar nikah.
Selain pasal-pasal tersebut, menghina presiden dan lembaga negara; aborsi, kecuali korban perkosaan; dan mempraktikkan ilmu hitam, juga akan ilegal di negara mayoritas Muslim. Hukum penodaan agama juga diperluas dari satu menjadi enam pasal, dan sekarang mencakup kemurtadan untuk pertama kalinya, atau penolakan terhadap agama seseorang.
Hukum pidana baru Indonesia akan berlaku untuk warga negaranya dan orang asing. Perubahan undang-undang tidak akan segera diterapkan, karena pihak berwenang sedang mengerjakan implementasi peraturan baru. Transisi ini bisa memakan waktu hingga tiga tahun untuk diselesaikan.
Menanggapi KUHP baru, kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch mengatakan tidak "memenuhi standar hak asasi manusia internasional" karena melanggar hak banyak orang Indonesia---termasuk perempuan, agama minoritas dan komunitas LGBTQ, serta membatasi kebebasan berbicara . Dikatakan juga bahwa undang-undang penodaan agama "merupakan kemunduran bagi kebebasan beragama yang sudah menurun di Indonesia."
Rancangan KUHP baru sebelumnya hampir menjadi undang-undang pada tahun 2019, tetapi dihentikan hanya beberapa hari sebelum pengesahan yang dijadwalkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dia mengutip keprihatinan publik atas RUU tersebut, yang memicu protes nasional yang melibatkan puluhan ribu orang ketika diumumkan.
KUHP yang baru disahkan berisi perubahan terbatas dari versi 2019. Satu tambahan penting, bagaimanapun, adalah ketentuan yang memungkinkan terpidana mati untuk mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup jika mereka menunjukkan 10 tahun perilaku yang baik.
Tahun ini, pemerintah mengatakan telah mengadakan konsultasi publik di berbagai kota dengan organisasi masyarakat sipil untuk menjelaskan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, masyarakat sipil dan kelompok hak asasi internasional telah meminta pemerintah untuk mengumumkan isi spesifik dari KUHP terbaru yang diusulkan.
