Penguatan Sistem Akuntabilitas dalam Persiapan Akhir Penilaian WBK / WBBM

Semarang; Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Surakarta, bersama Ketua dan Perwakilan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), mengikuti kegiatan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam rangka Persiapan Akhir Penilaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Rabu(25/09). Acara yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah ini dihadiri oleh 13 satuan kerja (satker) yang sedang berupaya meraih predikat WBK dan WBBM.

Kegiatan ini bertujuan untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja serta Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai persiapan akhir penilaian WBK/WBBM. Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, dilanjutkan dengan pembacaan doa, sambutan Kepala Divisi Administrasi, penguatan oleh Tim Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham, dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

Dalam sambutannya, Kadivmin menyampaikan bahwa untuk meningkatkan peluang meraih WBK/WBBM, setiap satker harus memastikan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dari BPK, mencapai minimal predikat B untuk SAKIP bagi WBK dan BB untuk WBBM, serta meningkatkan kepatuhan pegawai dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN. Kadivmin juga menekankan pentingnya komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai dalam pembangunan ZI.

Pada sesi penguatan, Moslem dari Tim RB Biro Perencanaan menekankan kepada seluruh Kasatker untuk memahami secara detail elemen-elemen seperti pohon kinerja, manual IKU, SAKIP, standar layanan, maklumat pelayanan, dan implementasinya. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan asistensi khusus oleh tim RB pada Kamis, 26 September 2024, di Bapas Surakarta, dengan harapan semakin meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan SAKIP, IKU, dan cascading kinerja sebagai fokus penilaian menuju WBK WBBM.

#BapasSurakarta
#BapasSolo
#ZonaIntegritas
#TimTPI/TPN
#WBK/WBBM
#PemasyarakatanBerdampak
#PemasyarakatanPastiBerdampak
#KemenkumhamJateng
#Pemasyarakatan
#Kemenkumham