Rasionalitas dalam Pemilihan Umum Pilkada

Rezim Pemilihan Umum baik yang dilakukan untuk menentukan seorang Anggota Legislatif ataupun Kepala Daerah, pada hakikatnya adalah wahana bagi rakyat untuk menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan mampu mengemban amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Dengan demikian, kondisi idealnya pada saat Pemilu/Pilkada tersebut, calon dipilih oleh rakyat berdasarkan visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila calon tersebut terpilih. Pada momen tersebutlah sebenarnya terjadi kompetisi yang luar biasa antar calon guna merebut hati rakyat, dimana calon yang memiliki visi, misi, dan program yang terbaik bagi rakyatlah yang nantinya akan terpilih atau keluar sebagai pemenang. Dalam kondisi ideal seperti ini, tentunya masyarakat memiliki kesadaran yang penuh terhadap pilihannya dalam arti tidak ada paksaaan apalagi intimidasi, serta yang paling penting adalah masyarakat mengenal dengan baik rekam jejak sang calon.

Kenyataan yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Dalam hal ini upaya untuk menciptakan Pemilu/Pilkada yang ideal dihadapkan kepada faktor-faktor yang membuat nilai-nilai demokrasi tidak berjalan. Pada satu sisi, politik uang telah menjadi belenggu sekaligus patologi yang kedepannya justru menjadikan masyarakat menjadi irasional sekaligus pragmatis. Yang jauh lebih berbahaya adalah tidak terpikirkannya tentang kualitas pemilu. Hal yang perlu diwaspadai juga adalah politik uang ini dilakukan oleh elit politik (by design). Sisi lainnya adalah, didalam memilih masyarakat cenderung masih emosional dalam pengertian masyarakat tersebut belum sepenuhnya memahami urgensi pemilu ataupun masa bodoh dengan calon yang dipilih yang dibuktikan dengan adanya kasus orang mati mendapatkan suara terbanyak (kasus Kab/Kota Tangerang), ataupun orang yang sedang kena kasus (berada didalam penjara) juga mendapatkan suara yang signifikan.

Mencermati kondisi ini, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan guna menjaga kualitas pemilu kita antara lain dengan memberikan hukuman berat bagi pelaku politik uang yang terbukti kuat. Penguatan infrastruktur politik pun harus terus dilakukan dengan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakatpun harus sama-sama ikut mengawasi jalannya proses demokrasi sehingga hal-hal yang merusak dapat dihindari. Dan yang terpenting adalah adanya gerakan moral untuk melakukan politik bersih yang tentunya dicerminkan oleh perilaku elit politik itu sendiri.