Sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah dilantik oleh Jokowi, Senin (19/1) di Istana negara. Watimpres berfungsi untuk memberikan nasehat dan pertimbangan secara perseorangan atau kolegial kepada presiden, baik diminta atau tidak. Kerjanya tidak terikat pada waktu. Sudah begitu bisa mengikuti sidang kabinet secara gratis atau mengikuti kunjungan kenegaraan atas permintaan presiden.
Namun walau terlihat santai, kerja wantimpres bukan mudah. Segala kebijakan yang diambil oleh presiden, selain mendapat masukan dari parpol pengusung, juga tak lepas dari nasehat wantimpres berdasarkan isu masing-masing. Karenanya selama ini Wantimpres umumnya diisi oleh kaum cerdik-pandai yang tak diragukan lagi spesifikasi keahliannya. Ahli politik, ahi hukum, tata negara atau ekonomi, semuanya berkumpul di Wantimpres untuk membantu presiden sebelum mengambil sebuah keputusan.
Namun sayangnya kali ini, 7 dari 9 nama wantimpres yang dilantik Presiden agak berbau politisi.
Kita cek saja namanya.
1. Jenderal (Purn) Subagyo HS (Hanura)
2. Sidarto Danusubroto (PDIP)
3. Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara (PKPI)
4. KH Hasyim Muzadi (PBNU)
5. Suharso Monoarfa (PPP versi Romahurmuziy)
6. Rusdi Kirana (PKB)
7. Jan Darmadi (Nasdem)
8. Abdul Malik Fadjar (PP Muhammadiyah)
9. Sri Adiningsih (guru besar ekonomi UGM)
Dari sembilan nama di ats, hanya dua nama yang lbisa dikatakan steril dari hiruk-pikuk politik nasional selama ini, seperti A. Malik Fadjar yang pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasioanal dan Menteri Agama. Juga Sri Adiningsih, guru besar Ekonomi yang berasal dari almamaternya Jokowi, UGM. Selebihnya adalah orang-orang politik yang memang terdiri dari berbagai unsur. KH Hasyim Muzadi walau diklaim mewakili unsur NU, semua orang tahu syahwat politiknya masih ada karena dulu sempat bergandengan dengan Mega. Termasuk saat pencapresan Jokowi, Hasyim Muzadi paling getol membelanya walau tidak mengatasnamakan NU.
Memang seperti yang disampaikan oleh Seskab Andi Widjojanto, Wantimpres ini nanti akan terdiri dari unsur TNI, tokoh agama, tokoh politik, dan ekonom senior. Tidak ada yang berasal dari unsur ketum parpol didalamnya. Tapi apa bedanya? Kalau mau mengubah paradigma, mestinya Wantimpres bukan sekedar tak menampung unsur ketum parpol, sekalian saja unsur parpol tidak direkrut.
Sebab, tak adanya unsur ketum parpol bukan berarti sosok yang diangkat tidak mewakili refresentasi parpol. Takutnya nanti unsur Parpol yang ada di wantimpres mengemban misi ketum Parpol yang bersangkutan. Lebih kita takutkan lagi kalau dikemudian hari Wantimpres ini hanya bekerja untuk kepentingan parpol atau presiden selaku penguasa, bukan bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat yang terdiri dari beragam pilihan politik. Hal terakhir ini yang dapat membingungkan Jokowi dikemudian hari.
Tapi percuma saja kita keberatan plus bingung. Presiden saja sangat mempercayai mereka. Sekarang kita terima saja kehadiran Wantimpres dengan tangan terbuka. Mustahil menutup tangan dan berahadapan dengan hak prerogatif presiden. Toh kalau tetap ada yang mempersoalka, tetangga kita paling teriak membahana, “lho, bukankah itu permainan yang cantik?”
Oke deh!
Sumber :
Ini Sembilan Penasehat Presiden Yang Dilantik Jokowi
Buya Syafi’i Ma’arif Menolak Ditawari Kursi Wantimpres
