Elektabilitas tidak tertandingi. Kinerja di mata sebagian besar Warga DKI cukup memuaskan walau baru dalam hitungan tahun. Maka pantas saja Jokowi dinobatkan sebagai capres paling berpotensi untuk memenangkan pemilihan nanti. Memang prosesnya masih panjang dan belum menentu. Hal yang tak terduga bisa saja terjadi untuk mendepak pencalonan Jokowi.
Namun kita harapkan hal itu tak terjadi. Dan sebagai rakyat yang rindu perubahan, Jikalau berandai-andai itu tidak dilarang, maka inilah yang akan terjadi jika Jokowi menjadi presiden.
Pertama, Program lelang jabatan lurah dan kepala sekolah Jokowi akan menjadi program nasional.
Kita sulit menemukan lurah atau kepala sekolah yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas. Semuanya akan ditentukan secara profesioanal dan penuh keterbukaan. Semua itu dilakukan demi meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pendidikan bangsa.
Boleh percaya atau tidak, saat ini, rata-rata kepala sekolah di tingkat SD, berdasarkan pengamatan saya diwilayah sendiri, gaptek dengan terknologi. Jangankan ngotak-ngatik komputer atau laptop, buka SMS saja terkadang kebingungan. Dari 21 kepala sekolah di kecamatan saya yang bernaung dalam wadah MKKS, hanya 6 orang yang bisa mengoperasikan komputer atau laptop.
Namun dimaklum karena jabatan kepala sekolah umumnya bersandar pada senioritas, pangkat dan golongan. Kemampuan manajerial dan yang lain bukan diprioritaskan. Akibatnya dunia pendidikan kita seperti berada dalam abad pertengahan.
Kedua, tak ada lagi jalan yang rusak.
Kita lihat saja bagaimana Jokowi bersedia memperbaiki jalan nasional yang rusak dengan menggunakan anggaran propinsi. Dari sikap ini jelas Jokowi lebih mendahulukan kebutuhan orang banyak. Terserah anggarannya dari mana yang penting apa yang rusak mesti diperbaiki. Termasuk birokrat rusak juga akan diperbaiki bila dia terpilih nanti.
Ketiga, menteri tak boleh sembarang ngiklan.
Idealnya memang menteri selaku pembantu presiden berasaln dari kalangan profesional bukan utusan parpol. Cuma rasanya utusan parpol tetap akan mengisi kabinet. Agar anggaran negara tidak disalahgunakan, para menteri nanti dilarang ngiklan dengan membawa nama departemen yang bersangkutan. Kecenderungan menyalahgunakan jabatan akan diberantas habis.
Keempat, Para pejabat menggunakan mobil flat merah yang sederhana.
