Percuma saja kita menulis seratus artikel untuk merayakan lahirnya DPR tandingan versi KIH. Gunakan tiori 1001 alasan yang membenarkan tindakan tersebut sebagai tameng bagi KIH untuk menaikan posisi tawar mereka di Parlemen, sekaligus menganggapnya langkah paling cerdas untuk menghalangi pemakzulan terhadap Jokowi oleh KMP. Tulis sebanyak mungkin. Sebarkan pada semua penggemar atau pada mereka yang sehaluan cara berpikirnya.
Cuma yang harus diingat, sehebat apapun tulissan yang kita buat. Sepinter apapaun kita mengkaitkan kronologisnya dengan kejadian-kejadian yang tidak relevan lagi mulai dari isu UUMD3 yang mengarah pada upaya penjegalan secara sistematis oleh KMP dan sebagainya, mereka yang ditunjuk menduduki jabatan pimpinan DPR tandingan tersebut atau tokoh yang berkepentingan dengan itu ternyata menolak wacana paling konyol sedunia ini. Pramono Anung menolak menjadi ketua DPR tandingan pertama kali di negara demokrasi. Belum  lagi Jokowi-JK. Keduanya juga menolak wacana DPR tandingan karena bukan sebagai istimewa bagi mereka usai dilantik.
Penolakan tokoh-tokoh tadi bukan tanpa alasan. Mereka orang yang faham tentang Demokrasi. Jika musyawarah dan mufakat tidak membuahkan apa-apa dan terpaksa harus melalui voting, maka kekalahan yang didapat harus diterima. Khawatir dengan kekahalan tersebutlah itulah yang membuat KIH menghindari voting dan enggan menghadiri kegiatan kedewanan yang mestinya menjadi tugas mereka selama 24 jam. Beruntunglah Pramono masih menggunakan akal sehatnya dalam memandang persoalan ini  sehingga dia berani menolak ide konyol tersebut.
Tak hanya Pramono, Jokowi juga keberatan dengan ide KIH tersebut. Pengakuan ini didapat dari mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (30/10/2014) malam. Seperti dilansir okezone, Jokowi berharap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak membentuk DPR tandingan dan segera duduk bersama untuk mencari solusi terkait konflik di parlemen.
Duduk bersama artinya kembali bermusyawarah. Kalau mentok juga mau tak mau harus voting, bukan menghindar dengan cara Walkout seperti sebelumnya. Sependapat dengan Jokowi, JK meminta Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghentikan manuver seputar isu pimpinan parlemen tandingan. JK,  sama seperti Jokowi,  meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara musyawarah. Artinya ya tetap sama. Kalo mentok, jangan kabur meninggalkan ruang sidang. Melakukan itu lagi akan ditertawakan oleh rakyat.
Bukan tanpa alasan Jokowi-JK mengambil sikap tersebut. Merestui hadirnya pimpinan DPR tandingan jelas akan merugikan Jokowi-JK. Gimana kabinet kerja bentukan mereka  bertugas kalau dibuat sibuk oleh KIH dan KMP yang terus ribut di Parlemen? Ouw, tak bisa, karena anggaran harus dibuat bersama-sama. Oke, anggaran mesti dibuat bersama, namun kalau pemilik kursi minotitas ngacir terus, maka KMP tak menyalahi aturan bikin anggaran sesuai selera mereka sendiri dari pada negara tidak jalan. Apa tidak merugikan KIH dan Jokowi nanti?
Kita berharap KIH segera menghentikan dagelan tersebut. Seandainya KIH tetap bertahan  dengan prinsip musyawarah dan mufakat yang selalu mereka agungkan, bagaimana kalau kita minta KIH mempelopori agar pemilihan presiden nanti  juga diserahkan pada MPR selaku wakil musyawarah rakyat tertinggi? Berani tidak?
Rujukan :
Jokowi Minta KIH Tak Bentuk Pimpinan DPR Tandingan
JK Tolak Wacana Pimpinan DPR Tandingan
Baca Juga, Kasus MA, Pornografi Dan Siapa Para Pendusta?
