Mohon tunggu...
Ervandi
Ervandi Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Money

Hubungan Informasi, Komunikasi dan Administrasi Publik dan Bisnis

21 April 2016   04:47 Diperbarui: 21 April 2016   04:52 263
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Keterkaitan administrasi publik dan administrasi bisnis terutama dapat dijelaskan dari adanya kritik yang tajam terhadab kinerja sektor publik. Kritik terhadap kinerja organisasi publik yang lamban, tidak responsif, dan tidak efisien itu sendiri barang kali bukan sesuatu yang baru. Di negara-negara barat pun, dimana konsep birokrasi modern pertama kali dicetuskan, juga terdapat kecendrungan sinisme atau sikap antipatih bila seseorang mendengar kata “birokrasi” atau “birokrat”. Terbayang oleh mereka deretan meja dan dokumen yang bertumpuk serta perilaku yang dingin, dan kurang bersahabat dari orang-orang yang diosana.

Menyimpulkan dari sebab-sebab inefisiensi organisasi publik adalah.
1. Tidak ada kompetitif produsen: pelayanan yang di berikan oleh badan-badan pemerintah umumnya adalah bersifat monopoli. Sebagai contoh, tidak ada organisasi suwasta yang diperbolehkan mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat tanah, dan lain sebagainya yang dikeluarkan badan pemerintah.
2. Kontrol anggaran yang kurang ketat: badan-badan pemerintah yang umumnya tidak memiliki sistem anggaran dengan batas-batas yang tegas sebagaimana perusahaan swasta, sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan sering kali tidak efisien.
3. Ukuran-ukuran kinerja yang tidak jelas: tidak lebih dari 20 persen badan pemerintah yang menerapkan badan perhitungan unit-kost atau estimasi yang bersifat kuantitatif dalam pengukuran kinerjanya; sisanya menggunakan pendekatan kualitatif dan dekripsi verbal.
4. Sistem insentif yang lemah: dalam birokrasi pemerintahan umumnya hubungan antara ukuran kinerja dan insentif yang di terima tidak di kaitkan secara jelas, sehingga dorongan untuk memperbaiki kinerja pada menejer-menejer organisasi publik lebih rendah dari pada didalam organisasi priovat.
5. Tidak ada batasan jumlah pegawai administrratif: gejala pembengkakan administrasi merupakan hal yang umum dan bersifat universal pada setiap biograsi. Hal ini terjadi karena kalangan birokrat umumnya cenderung menambah lapisan hierarki organisasi sehingga terus membesar dan menimbulkan biaya yang makin meningkat.
6. Kekurangan pemimpin yang dinamis: amat jarang di temui pada badan-badan pemerintahan kepemimpinan yang menganut nilai-nilai demokratis, serta mengedepankan desentralisasi, pembelajaran individual, maupun pembelajaran organisasional, dan perbaikan kualitas produk pelayanan secara terus menerus.

Sebagaimana dapat dicermati, kelemahan-kelemahan administrasi publik secara eksplisit maupun mplisit selalu dirumuskan melalui suatu perbandingan dengan administrasi bisnis, yang dalam berbagai hal dipandang lebih efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, administrasi publik terlihat kurang efektif dan efisien adalah dalam perbandingannya secara relatif dengan kinerja administrasi bisnis.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun