                                                 sumber : si-akuntansi.blogspot.com
Dewasa ini tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan  (bad governance) dan buruknya birokrasi. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik salah satunya yaitu melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi dalam pemenuhan hak-hak publik. Yang didalamnya memuat informasi posisi keuangan dan kinerja suatu organisasi pemerintah yang juga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Jadi, laporan keuangan merupakan cermin untuk melihat kondisi keuangan republik tercinta ini.
      Pada era keterbukaan ini, dengan teknologi informasi & komunikasi yang sudah sedemikian maju, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya relatif murah. Termasuk didalamnya informasi laporan keuangan pemerintah. Karena setiap rupiah uang publik harus dipertanggung-jawabkan pemerintah kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan. Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat semakin cerdas menuntut adanya transparansi dan tuntutan publik tersebut tentunya harus direspon secara positif. Karena tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Dan lemahnya akuntabilitas dan transparansi megindikasikan lemahnya sistem, yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematik.
      Transparansi ? Apakah semua data yang diungkapkan ke publik secara gamblang? benar-benar terbuka ?
Tentu tidak. Kenapa ? karena tidak semua informasi pemerintah akan berdampak baik dengan diungkapkannya ke publik. Ada beberapa informasi yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka dan hanya kepada pihak-pihak tertentu saja informasi tersebut diberikan. Salah satunya yaitu informasi tentang pertahanan dan keamanan. Sebab, seperti yang kita ketahui sesuatu yang transparan itu tidak memperlihatkan seluruh bagian secara terbuka dari sesuatu tersebut hanya memperlihatkan namun tetap dalam keadaan terbungkus, begitu juga dengan informasi keuangan pemerintah.
      Namun yang jadi pertanyaan, setelah pemerintah memberikan pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan secara transparan apakah semua masyarakat  bisa memanfaatkan laporan keuangan tersebut?
      Tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah, hanya pihak-pihak tertentu yang dapat memanfaatkannya antara lain para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pemberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, manajemen pemerintah, serta masyarakat yang memahami laporan keuangan. Karena tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah tersebut, untuk membacanya saja belum tentu bisa. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan di indonesia masih terbilang rendah serta masyarakat yang tidak berkaitan atau tidak memiliki hubungan dengan bidang pemerintahan masyarakat tersebut tidak akan begitu peduli terhadap laporan keuangan.
Dengan demikian, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan taraf pendidikan di indonesia yaitu melalui program Nawa Cita yang salah satunya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" .
Sehingga, dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik  masyarakat indonesia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai.
