Terbukti dari anggaran kesehatan berada di bawah anggaran pertahanan, kepolisian dan kementerian agama. Artinya fokus dari kelas berkuasa bukanlah pada kesehatan publik, melainkan pertahanan dan keamanan (modal) serta kementerian agama untuk mengilusi rakyat yang ditindas oleh modal. Kesehatan menjadi menjadi tanggung jawab individu lewat BPJS.
Saat keadaan sudah carut marut seperti yang kita lihat sekarang, hal ini justru di manfaatkan pemerintah untuk mendukung percepatan implementasi Omnibus law, Undang-Undang  sapu jagat yang merupakan alat untuk percepatan pertumbuhan, dan akumulasi investasi berbasis industri dengan cara cepat untuk mendapatkan pendapatan negara.Â
Watak regulasi yang pro-modal dan pro-utang yang berimplikasi langsung pada Sumber Daya Alam. Jika omnibus law tetap dilaksanakan, Sumber Daya Alam akan diusik bahkan ketegangan antara manusia dan alam kembali menguat. Ini sama saja membesarkan ancaman dan meningkatkan kerentanan.
buruh dan rakyat pekerja adalah yang paling rawan terjangkiti dan diabaikan. Kelas buruh dipaksa untuk terus bekerja dan menghadapi resiko terjangkiti Corona. Sementara para pemilik modal enggan mengurangi keuntungan dengan melengkapi kantor dan pabrik dengan perlengkapan kesehatan yang cukup untuk mencegah penularan Corona. Ditambah beban harus merawat anak-anaknya ketika sekolah mereka diliburkan. Pembatasan bahkan penutupan sejumlah sumber pekerjaan membuat masyarakat miskin makin terjerat ketakutan dan kelaparan.Â
Kebijakan agar masyarakat tidaak keluar rumah diabaikan demi ‘menyambung hidup’, kita lihat sekarang Indonesia sudah berada diurutan teratas negara rawan corona. Masalah lagi-lagi muncul, Pasien dalam pengawasan justru ditelantarkan karena rumah sakit menolak menerima pasien Corona untuk mempertahankan citranya demi bisnis. Bagaimana bisa hal ini terus dilanggengkan? Pemerintah menutupi fakta ini demi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi.
Perjuangan mencegah penyebaran pandemi covid-19 tidak terlepas dari perjuangan untuk melawan kebijakan Jokowi-Ma’aruf yang menindas seperti Omnibus Law. Keduanya bagian dari upaya kita untuk membebaskan kelas buruh dan rakyat pekerja dari eksploitasi, penindasan dan penderitaan. Buruh dan rakyat pekerja bersatu hentikan proses produksi untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 dan menggagalkan Omnibus Law.
Jika pemerintah tetap bersikeras melanggengkan kapitalisme yang secara tidak langsung itu, artinya Indonesia sedang menggali kuburannya sendiri mengingat sampai saat ini pandemi covid-19 di seluruh dunia terus menunjukkan kenaikan angka kasus positif coronavirus, tak terkecuali di Indonesia yang hampir mencapai 150 ribu angka dalam kurun waktu 5 bulan.
