Riau Lelang Jabatan, Kok Sepi Media

Saya tidak bermaksud memvonis bahwa ada kecenderungan perlakuan yang diskriminatif dari media-media massa, khususnya media massa nasional terhadap suatu pemberitaan. Misalnya saja saat ini, di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sedang dilakukan proses asesmen atau lelang jabatan secara terbuka untuk pejabat setingkat eselon IIb (kepala biro dan direktur) dan eselon IIa (kepala dinas dan kepala badan).

Meski proses asesmen ini sudah berlangsung sejak 18 Maret lalu dan Riau merupakan provinsi pertama di Indonesia yang berani melakukan hal ini sesuai amanah UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi saya cermati, hampir tidak ada media massa nasional yang mengangkat peristiwa ini sebagai sebuah berita yang cukup penting plus positif. Bahkan barangkali, diberitakan pun tidak..!

Bandingkan misalnya, ketika dulu seorang Jokowi yang ketika itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta melakukan terobosan dengan melelang jabatan camat dan lurah se-DKI Jakarta. Hampir semua media massa nasional memberitakannya. Bahkan ada media yang berhari-hari menjadikannya sebagai headline (berita utama).

Citra Jokowi pun makin melejit. Jokowi dianggap sebagai kepala daerah yang sangat mengutamakan kapabilitas dan integritas dalam memilih pembantu-pembantunya. Jokowi dicap jauh dari KKN dan berbagai penilaian positif lainnya. Bahkan, ketika ada salah seorang lurah (Lurah Susan) hasil lelang jabatan dipersoalkan oleh warganya, media kembali rame-rame membela. Seakan-akan jabatan seorang Lurah Susan sangat menentukan bagi nasib bangsa ini secara keseluruhan.

Sebenarnya, mana yang lebih fenomenal antara lelang jabatan yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Riau atau lelang jabatan yang dulu dilakukan Jokowi? Kalau melihat strata atau eseloneringnya, tentu lebih fenomenal lelang jabatan di Provinsi Riau karena yang dilelang jabatan setingkat eselon IIb dan IIa. Sementara jabatan camat dan lurah hanya setaraf eselon III dan IV.

Tapi apa hendak dikata, mungkin ini juga kepintaran dan kelihaian Jokowi dan timnya dalam mengelola dan memainkan opini di tengah masyarakat dengan menggandeng media-media massa nasional. Sehingga, sekecil apapun hal positif yang dilakukan Jokowi, langsung “dijejalkan” media kepada masyarakat. Akhirnya, alam bawah sadar masyarakat menerima dan mengakui Jokowi sebagai seorang pemimpin yang baik dan hebat.

Mungkin juga akan ada yang mengatakan bahwa Pemprov Riau barangkali juga perlu punya tim seperti tim Jokowi dalam me-manage isu-isu positif. Namun apapun itu, secara kasat mata, ada kecenderungan perlakuan yang berbeda. Padahal di sisi lain, media massa di negeri tercinta ini selalu mendengung-dengungkan sikap independensinya. Independen berarti tidak memihak dan tidak diskriminatif.

Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa motto “bad news is good news” masih berlaku di kalangan media. Tapi untuk kasus Riau, motto ini nampaknya over dosis. Hampir selalu yang diekspose tentang Riau adalah hal yang negatif. Cobalah tanya orang di berbagai pelosok negeri ini bagaimana image-nya tentang Riau, saya yakin, jawabannya tidak akan lepas dari dua kata: “korupsi dan asap” karena dua kata itu yang sering menghiasi media massa kalau sudah terkait soal Riau.

Tapi, seburuk apapun image tentang Riau, kini di bawah kepemimpinan yang baru, tentu Riau ingin berbenah diri. Salah satunya ditunjukkan dengan komitmen melakukan lelang jabatan untuk pejabat eselon II. Sekali lagi, belum ada provinsi lain melakukannya. Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang berani melakukannya. Ini dilakukan tentu dengan harapan agar terpilih pejabat yang punya kapabilitas dan integritas sesuai dengan bidangnya masing-masing supaya Riau bisa lebih maju dan lebih bermarwah.

Pada titik ini, segunung harapan kembali disampaikan ke media-media, khususnya media massa nasional, kiranya berkenan memberikan ruang walau sedikit untuk berita-berita yang positif tentang negeri Melayu bernama Riau, karena Riau tidak ingin terpenjara hanya dalam dua kata saja, “korupsi” dan “asap”. Wallahu’alam...

NB: Tulisan ini bukanlah sebuah kebenaran hanya wacana yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk Indonesia, khususnya Riau yang lebih baik.