Image Riau sebagai provinsi yang kaya tapi korup sulit untuk diingkari. Terlebih setelah tiga gubernur Riau dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus dua mantan Ketua DPRD Riau, empat bupati dan sejumlah pejabat eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus masuk “bui” karena kasus korupsi.
Ini pula yang menjadi alasan, kenapa Riau masuk salah satu dari enam provinsi yang diawasi secara ketat oleh KaPeKa. Fakta memprihatinkan ini, nampaknya sangat disadari oleh Gubernur Riau saat ini H. Arsyadjuliandi Rachman. Makanya sejak awal, pria yang akrab disapa Pak Andi itu menunjukkan sikap anti korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hanya saja, sikap anti korupsi dan berani bersih yang ditunjukkan Pak Andi tidak selalu mendapat dukungan. Malah sebaliknya, sering mendapat rintangan, tidak saja dari internal birokrasi yang selama ini terbiasa dengan budaya korupsi, tapi juga dari sebagian masyarakat yang selama ini juga ikut menikmati “cucuran” dana korupsi.
Konon, banyaknya Silpa di APBD Riau dalam dua tahun terakhir disinyalir karena banyak pejabat yang tak siap melaksanakan kegiatan tanpa korupsi. Atau, ada juga yang takut berlebihan bakal disangka melakukan tindak pidana korupsi.
Tapi Pak Andi nampaknya tidak surut. Politisi Partai Golkar itu bahkan kini membuat terobosan baru, yakni dengan membawa Provinsi Riau sebagai tuan rumah Festival Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Festival yang akan ditaja di sepanjang Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Riau pada tanggal 07 s/d 09 Desember 2016 itu, rencananya akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Para menteri dan para gubernur dari 34 provinsi juga diharapkan hadir. Seluruh kabupaten/kota se-Riau juga wajib mendukung dan menyukseskan festival itu.
Dalam pertemuan terbatas antara Gubernur Riau Andi Rachman dengan Ketua KPK Agus Rahardjo yang didampingi sejumlah pimpinan KPK, di Kantor KPK kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (17/10) kemarin, banyak hal tentunya yang dibahas. Mulai dari apa saja yang akan ditampilkan pada festival itu nanti, hingga soal tindak lanjut setelah festival usai. Karena seperti ditegaskan Ketua KPK Agus, yang terpenting adalah efek setelah festival. Misalnya, bagaimana agar pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat semakin baik tanpa pungutan liar.
Sekolah atau pelayanan rumah sakit yang bebas dari pungutan liar. Proses perizinan yang semakin cepat dan transparan hingga pengelolaan dana desa yang tepat sasaran tanpa penyelewengan atau korupsi.
Berbagai aplikasi seperti “Jaga Anggaranku,” “Jaga Sekolahku” atau “Jaga Rumah Sakitku” yang sudah disiapkan KPK nanti akan langsung dilihat dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Berbagai aplikasi itu diharapkan nanti akan menjadi sistem yang membuat petugas birokrasi semakin sulit melakukan praktik korupsi.
Ada juga wacana yang lain. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif yang juga hadir dalam pertemuan itu mengusulkan agar pendidikan anti korupsi harus menjadi bahan ajar sejak dini di sekolah-sekolah, mulai SD hingga Perguruan Tinggi. Syarif juga mengusulkan agar di setiap sekolah dipasang spanduk yang isinya melarang praktik korupsi.
Syarif juga menawarkan berbagai buku yang bisa menjadi rujukan bagi Khatib untuk Khotbah Jum’at. Di setiap lini, tegasnya, pendidikan anti korupsi harus dilakukan.
