Mengulas sedikit tentang sebenarnya MK itu apa? Bertugas sebagai apa? dan apa kewenangan MK di Indonesia?
Menurut Wikipedia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah suatu lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstutusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara impeachment Presiden atau Wakil Presiden. Kewenangan MK ini diatur pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011.
Dalam pelaksanaan tugasnya, MK memiliki tujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Keberadaan MK di Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, dimana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi. MK juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaaan eksekutif, legislative, dan yudikatif, serta memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dalam kerangka hukum nasional.
Keberadaan dan putusan-putusan yang dihasilkan MK tidak hanya berdampak pada hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang signifikan dalam menilai demokrasi dan supremasi hukum suatu negara. Putusan yang mendukung HAM dan demorasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Respons Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu penting mencerminkan sejauh mana negara berkomitmen pada hukum dan keadilan.
Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik dan kepercayaan publik sangat signifikan di Indonesia. Ada beberapa poin yang berhubungan dengan hal tersebut, diantaranya:
- Legitimasi Hukum
- Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi penentu legitimasi hukum suatu kebijakan atau tindakan politik. Keputusan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap institusi pemerintahan dan proses demokrasi.
- Resolusi Konflik
- Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa politik, seperti hasil pemilihan umum. Putusan yang cepat dan jelas dapat meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas politik
- Persepsi Politik
- Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi persepsi public terhadap keadilan dan intregitas sistem hukum. Putusan yang dianggap berpihak  atau tidak konsisten bisa mengurangi kepercayaan public terhadap lembaga tersebut.
- Pengaruh terhadap kebijakan
- Putusan Mahkamah Konstitusi sering kali berdampak langsung pada kebijakan pemerintah. Misalnya, jika MK membatalkan undang-undang tertentu, hal ini dapat memaksa pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang ada.
- Pendidikan Politik
- Proses pengambila keputusan Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat, membantu politik memahami aspek-aspek konstitusi dan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Aktivisme Masyarakat
- Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam isu-isu politik. Putusan yang berpihak pada keadilan sosial, miasalnya bisa menginspirasi gerakan sosial dan aktivisme.
Secara keseluruhan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi memilihi implikasi luas terhadap kesehatan demokrasi dan kepercayaan public di Indonesia. Keputusan yang tepat dan berkeliaran sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.
Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat mengubah pemahaman yang telah lama berlaku tentang syarat kelayakan untuk calon presiden dan wakil presiden. Kontroversi ini disebabkan oleh potensi konflik kepentingan yang muncul, terutama terkait keterlibatan anggota Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus tertenty. Keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bersama salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan akan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Kontroversi semakin memuncak setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan tersebut yang mengakibatkan pemecatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Kepervayaan adalah fondasi esensial dalam interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang dibangun melalui proses panjang dan harus dimulai dari awal. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa orang yang dipercaya akan berkontribusi positif dan bertindak sesuai dengan harapan, muncul dari keyakinan bahwa orang tersebut mampu memberikan manfaat. Kepercayaan juga menjadi dasar yang memungkinkan kerja sama antarpihak dan membutuhkan konsistensi dalam tindakan yang memungkinkan integritas dan niat baik. Dalam konteks ini, kepercayaan memainkan peran kunci dalam memperkuat intregitas hubungan sosial dengan harapan bahwa setiap individu dakan bertindak sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah disepakati
Kepercayaan public adalah keyakinan kolektif atau pandangan bersama masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik linnya yang mencakup persepsi, keyakinan, dan reaksi emosional terhadap kinerja dan intregitas pemerintahan. Konsep ini melibatkan tiga dimensi utama, antara lain :
- Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan individu terhadap objek yang dinilai, seperti perepsi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.
- Dimensi afektif mencakup reaksi emosioanl individu terhadap objek yang dinilai, seperti rasa empati atau antipasti terhadap pemerintah.
- Dimensi perilaku mencakup tindakan individu yang tercermin dalam respons terhadap pemerintah, seperti partisipasi dalam pemilihan umu  atau proses terhadap kebijakan.
Kepercayaan public dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan meliputi: Aspek rasional yang melibatkan pertimbangan logis dan informasi yang akurat mengenai kemampuan individu yang dipercaya, serta evaluasi risiko dan manfaat dalam membangun kepercayaan. Sementara itu, aspek relasional berfokus pada prinsip moral dan intregitas yang mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai bersama, intuisi, dan tujuan bersama dalam komunitas. Kepercayaan relasional juga dipengaruhi oleh persepsi tentang kontribusi individu dalam struktur sosial dan politik, serta memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan melalui interaksi yang berkelanjutan.
Dari putusan di atas, implikasi terhadapt dinamika politik di Indonesia juga patut dicermati. Dengan adanya batas usia minimal, parta politik harus menyesuaikan strategi pencalonan mereka dan lebih selektif dalam memilih kandidat. Hal ini dapat memperkecil ruang bagi munculnya calon-calon muda yang mungkin popular namun belum cukup berpengalaman. Di sisi lain, keputusan ini juga dapat mendorong partai politik untuk lebih fokus pada pengembangan kader-kader yang memilik track record yang kuat dan kemampuan kepemimpinan yang teruji. Sebagai akibatnya, kompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat menjadi lebih ketat dan berbasis pada kualitas bukan semata-mata popularitas.
