Resensi Buku: Revolusi dari Desa

Penulis: Dr. Yansen TP., M.Si

Penerbit: PT Elex Media Komputindo

Tahun: 2014

ISBN: 978-602-02-5099-1

Buku berjudul Revolusi dari Desa menceritakan tentang program kerja pembangunan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang adalah buah pikiran dari Dr.Yansen TP., M.Si, Bupati Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara untuk masa jabatan 2011-2016.

Penyajian buku ini dimulai dari makna dan paradigma pembangunan serta alasan mengapa pembangunan yang selama ini dilaksanakan masih belum berhasil mencapai tujuannya. Pembangunan dilakukan oleh negara sejatinya memiliki tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan di Indonesia belum menunjukkan pencapaian tujuan tersebut. Dimulai dari paradigma pertumbuhan (growth paradigm) yang dianggap hanya berhasil memakmurkan segelintir pihak dilanjutkan dengan paradigma pemerataan (generalization paradigm) yang menggunakan pendekatan top-down agar keberhasilan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sampai pada paradigma pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia (people centered development paradigm). Paradigma ini menggunakan pendekatan partisipatif (partisipative approach) dan dikenal juga sebagai bottom-up approach. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya inisiatif, kreativitas dan inovasi yang berpijak pada keinginan masyarakat. Pada pendekatan ini peran pemerintah lebih banyak sebagai fasilitator dan dinamisator yang menyalurkan partisipasi masyarakat, agar arah pembangunan tepat sasaran. Pemerintah wajib menjamin agar proses pembangunan dapat berjalan secara demokratis, efektif dan efisien.

Namun sekali lagi paradigma ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Jurang antara si kaya dan si miskin masih lebar, infrastruktur di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan masih belum memadai, dan berbagai permasalahan klasik yang lainnya masih belum terpecahkan. Kegagalan paradigma-paradigma pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan karena:

1. 
   
2. Visi dan misi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten maupun kota) tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam seperangkat action plan. Kalaupun ada action plan, eksekusi perencanaan tersebut tidak memiliki komitmen dan pengawasan yang kuat.
   
3. Seringkali pernyataan tujuan yang terdiri dari visi, misi, kebijakan, komitmen dan program kerja daripada memiliki sinergi diantaranya justru malah saling melemahkan.
   
4. Pada model pemerintahan yang lebih ke sentralisasi, pemerintah pusat tidak mampu mengidentifikasiakar permasalahan yang terjadi di daerah sehingga kebijakan yang diambil tidak menyelesaikan sumber masalah bahkan terkesan sebagai tindakan preventif persuasif, seperti contohnya memperbesar pemberian subsidi. Bukan tidak mungkin malah justru menimbulkan masalah baru sedangkan masalah lama masih tetap ada.
   
5. Konsep, model dan strategi yang dijalankan oleh pemerintah tidak mampu menyentuh aspek dasar dan mengakomodasi berbagai potensi yang ada di masyarakat sehingga pembangunan terkesan tidak berpihak kepada masyarakat.
   
6. Pembangunan hanya memperkuat pemerintahan dan birokrasi dengan motivasi, sistem informasi dan strategi yang tidak fokus pada pencapaian tujuan.
   
7. Masyarakat sebagai pusat pembangunan (people centered development paradigm) tidak dilibatkan dalam pembangunan apalagi diberdayakan melalui program-program pemberdayaan (empowerment programs).
   

Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya dan tindakan nyata yang dilakukan terus-menerus oleh stakeholders untuk mewujudkan tujuan bersama. Stakeholders dalam pembangunan negara terdiri dari pihak-pihak yang memiliki peran dan fungsi berbeda tetapi terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemerintah, pihak swasta dan rakyat. Tujuan bersama yang ingin dicapai dalam pembangunan negara adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Masalah utama yang dihadapi negara ini adalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, mindset dan mental masyarakat yang tidak membangun, birokrasi yang boros, kepemimpinan yang lemah dan pembangunan yang tidak efektif memperbaiki nasib rakyat. Ternyata semua permasalahan tersebut sedikit banyak dikarenakan pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya terjadi di kota, tidak di desa dan daerah perbatasan. Di sisi lain perbandingan jumlah desa dan kota lebih banyak jumlah desa-nya sehingga jumlah masyarakat yang miskin dan terbelakang lebih banyak daripada yang kaya dan ter-edukasi.

Alasan lain GERDEMA menitikberatkan pada pembangunan desa yaitu:

1. 
   
2. Masalah sosial yang terjadi di kota-kota di Indonesia, seperti misalnya tingginya tingkat kriminalitas, kemacetan, perumahan kumuh, pengangguran dan polusi lingkungan, sedikit banyak dikarenakan arus urbanisasi. Banyak orang dari desa pergi ke kota mencari penghidupan karena desa dan perbatasan dibiarkan terbelakang.
   
3. Di desa sendiri pun karena nyaris tidak tersentuh pembangunan, timbul masalah-masalah sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, terbentuknya sikap mental yang tidak membangun, semakin menghilangnya kearifan lokal tergantikan dengan budaya dari kota, kemiskinan dan pengangguran. Walaupun masyarakat desa ke kota untuk mencari pekerjaan, sebagian dari mereka hanya dapat melakukan pekerjaan kasar dengan upah rendah, sebagian lagi menjadi pengangguran yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di kota.
   
4. Banyak warga desa yang tingkat pendidikannya rendah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri demi peningkatan kesejahteraan. Mereka bekerja sebagai pekerja kasar dan banyak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi karena mereka tidak memiliki ilmu, ketrampilan dan wawasan yang memadai.
   

Disamping permasalahan-permasalahan yang dihadapi pembangunan nasional yang ternyata berasal dari desa seperti yang disebutkan diatas, desa juga memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan, diantaranya:

1. 
   
2. Kekayaan sumber daya alam yang unik dari desa satu dengan desa lainnya.
   
3. Sumber daya manusia yang cukup besar dalam jumlah dan berpotensi untuk diberdayakan.
   
4. Kearifan lokal yang unik dan memperkaya khasanah kultural Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   

Konsep dan program GERDEMA menjadi gagasan revolusioner karena konsep ini:

1. 
   
2. Mempercayai, melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pusat dari pembangunan itu sendiri (people centered development paradigm). Pemberdayaan ini meliputi perbaikan mindset, mental dan perilaku masyarakat Kabupatan Malinau. Bahkan filosofi GERDEMA sendiri adalah “Pembangunan yang dari, oleh dan untuk rakyat”.
   
3. GERDEMA ada untuk mewujudkan visi, misi (sepuluh butir misi) dan arah kebijakan pembangunan (empat pilar pembangunan) Kabupaten Malinau. Pernyataan visi, misi dan program kerja di Kabupaten Malinau memiliki sinergi untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan. Pernyataan tujuan dan program kerja itu juga disosialisasikan dan dipahami oleh semua stakeholders.
   
4. GERDEMA adalah program kerja yang detail, memperhitungkan berbagai potensi yang ada, menyentuh seluruh aspek pembangunan desa dan melibatkan seluruh stakeholders, baik pemerintah, masyarakat dan swasta, sesuai dengan perannya masing-masing sebagai perencana (planning), pengorganisasian (organizing), penggerak (actuating), pengawasan dan evaluasi (controlling).
   
5. Kepemimpinan menjadi penentu dalam keberhasilan pencapaian visi. Program GERDEMA tidak hanya memperhitungkan aspek kepemimpinan tetapi juga menentukan kriteria-kriteria yang detail tentang pemimpin ideal yang mendukung keberhasilan eksekusi program GERDEMA.
   
6. Tanntangan terbesar pembangunan terletak pada pemangku kekuasaan karenanya penyelenggaraan GERDEMA dilakukan dengan prinsip keterbukaan, dapat dipertanggungjawakan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
   
7. Mengakomodasi kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kearifan lokal tidak hanya dipertahankan sebagai pelestarian kultur saja tetapi juga sebagai bentuk pengendalian perilaku (cultural control) masyakarat baik sebagai pejabat pemerintah maupun sebagai masyarakat sipil.
   

Secara umum keberhasilan program GERDEMA terbukti dari hasil MONEV, sebanyak 77.85% masyarakat berpendapat bahwa GERDEMA memberikan dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara detail, buku ini memberikan perbandingan antara sebelum dan sesudah implementasi GERDEMA dengan nilai pada masing-masing indikator keberhasilannya.

Bila buku ini bertujuan sebagai panduan bagi semua stakeholders untuk memahami dan belajar tentang bagaimana membangun desa secara tepat, saya berpendapat bahwa tujuan tersebut telah tercapai. Buku ini juga sebagai bukti bahwa dengan pemahaman yang tepat pada kondisi nyata dan penguasaan ilmu pengetahuan, yang diantaranya teori-teori manajemen strategik, manajemen planning, kepemimpinan (leadership) dan good corporate governance, dapat diaplikasikan dengan cantik untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih sejahtera. Disamping itu nilai-nilai budaya yang mulai dianggap usang oleh generasi saat ini ternyata memiliki fungsi tak tergantikan sebagai identitas masyarakat dan dapat berperan untuk mengendalikan perilaku masyarakat (cultural control). Tak ketinggalan pula, GERDEMA juga telah berupaya menyelesaikan masalah krusial bangsa ini, yaitu masalah mindset, mental dan perilaku masyarakat.

Konsep GERDEMA yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Dr. Yansen TP., M.Si selama menjadi bupati di Kabupaten Malinau menunjukkan kepiawaiannya sebagai pejabat dan akademisi. Tulisan beliau pada buku ini sungguh inspiratif dan memotivasi kita semua untuk peduli pada pelaksanaan pemerintahan, terus belajar dan tidak setengah-setengah dalam bekerja demi bangsa dan negara ini.