Peran Pemerintah Â
Pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengatur standar rekrutmen perusahaan. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:Â Â
1. Membatasi Diskriminasi Rekrutmen: Undang-undang ketenagakerjaan harus diperketat untuk melarang perusahaan membuat syarat diskriminatif, seperti batas usia atau status pernikahan. Â
2. Meningkatkan Upah Minimum: Upah yang layak akan menarik lebih banyak tenaga kerja untuk bekerja secara produktif. Â
3. Mendorong Pendidikan dan Pelatihan Vokasi : Program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu pencari kerja lebih siap bersaing. Â
Manfaat Jangka Panjang Â
Dengan menghilangkan syarat pelamar yang tidak masuk akal, perusahaan akan mendapatkan lebih banyak kandidat berkualitas. Selain itu, masyarakat yang bekerja sesuai keterampilan mereka akan lebih produktif dan sejahtera. Negara kita pun dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di usia lanjut. Â
Di negara-negara maju, masyarakat lanjut usia tetap memiliki kesempatan untuk bekerja sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan sosial. Di Indonesia, hal ini juga bisa diterapkan jika perusahaan mulai mengubah cara pandang mereka terhadap usia dan status pelamar kerja. Â
Mengakhiri Lingkaran Setan Pengangguran Â
Jika syarat absurd ini terus dibiarkan, pengangguran akan semakin meningkat. Orang-orang yang sebenarnya mampu bekerja malah terhambat oleh aturan yang tidak masuk akal. Perusahaan perlu menyadari bahwa dengan membuka akses kerja yang lebih inklusif, mereka tidak hanya membantu pencari kerja tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. Â
Pada akhirnya, solusi terbaik untuk mengatasi pengangguran adalah dengan menciptakan sistem rekrutmen yang lebih adil, inklusif, dan berfokus pada keterampilan. Mari kita belajar dari negara-negara yang telah berhasil mengurangi pengangguran tanpa diskriminasi. Jangan sampai kita terus terjebak dalam pola pikir lama yang justru memperburuk keadaan.Â
