Tantangan dan Peluang di Bawah Kepemimpinan Baru

Pelantikan presiden baru merupakan peristiwa penting yang menyiratkan harapan besar rakyat Indonesia. Pada momen ini, banyak tantangan krusial yang dihadapi bangsa, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. 

Seiring perubahan kepemimpinan, Indonesia dihadapkan pada peluang dan harapan untuk memperbaiki sejumlah permasalahan mendasar seperti penyerapan tenaga kerja, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberantasan korupsi. 

Melalui kebijakan yang berorientasi pada rakyat, presiden baru diharapkan dapat menghadirkan perubahan yang substantif. Berikut ini adalah beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama.

1. Penciptaan Lapangan Kerja yang Inklusif dan Aksesibel

Menciptakan lapangan kerja yang luas dan mudah diakses menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,45%, dan meskipun ada tren penurunan, tantangan penyerapan tenaga kerja masih signifikan. 

Penyerapan tenaga kerja yang inklusif memerlukan kebijakan yang tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menyederhanakan persyaratan yang seringkali menjadi hambatan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah atau tinggal di pedesaan. 

Pemerintah perlu memfasilitasi akses ke pekerjaan melalui pengembangan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri serta mendukung sektor-sektor yang potensial dalam menciptakan pekerjaan, seperti agrikultur, manufaktur, dan ekonomi kreatif. 

Kebijakan yang pro-investasi juga akan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di dalam negeri, baik melalui investasi domestik maupun asing yang berpotensi menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

2. Pemberantasan Kemiskinan yang Berbasis pada Program Pemberdayaan

Kemiskinan adalah masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Pada September 2022, BPS mencatat bahwa sekitar 26,36 juta penduduk atau 9,57% dari total penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat yang efektif.