Penduduk Miskin Karimun 13.000 Jiwa? Masa sih?

Masyarakat Miskin Karimun 13.000 jiwa, demikian judul salah satu berita pada tanggal satu Oktober di Koran Haluan Kepri (disini) dan www.inilah.com (disini). Data tersebut dikutip dari pernyataan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial (Kessos) Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, Syafruddin Abdul Rochim. Jika benar, berita ini tentu sangat menggembirakan, karena dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13.000 orang pada tahun 2009, artinya tingkat kemiskinan di Kabupaten Karimun adalah sebesar 4,89 persen (jumlah penduduk versi dinas catatan sipil), atau 5,61 persen (jumlah penduduk versi BPS). Suatu pencapaian yang sangat spektakuler mengingat bahwa pada tahun yang sama pencapaian jumlah penduduk miskin secara makro untuk Provinsi Kepulauan Riau mencapai 8,27 persen dan Nasional sebesar 13,76 persen. Tapi benarkah jumlah penduduk miskin di Karimun hanya 13.000 jiwa? Mari kita telaah lebih jauh. Berdasarkan pernyataan Syarifudin Abdul Rochim, angka 13 ribu orang tersebut bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009. Namun pada kalimat berikutnya dikatakan bahwa “Mengenai perkiraan adanya penambahan jumlah masyarakat miskin, Syafruddin mengaku hal itu belum bisa dipastikan. Pasalnya setelah dicek ke lapangan apakah ada penambahan atau tidak itu masih belum bisa dipastikan. Dengan kata lain, data tersebut masih belum akurat”. Jika data tersebut dikatakan belum akurat, maka berapa sebenarnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Karimun? Menurut publikasi bersama antara BPS dan Bappeda Karimun, angka kemiskinan secara makro Kabupaten Karimun tahun 2009 hasil Suseda sebesar 8,84 persen atau 20.477 jiwa. Jika mengacu kepada data mikro, by name by address, jumlah penduduk miskin yang digunakan tahun 2009 masih sama dengan tahun 2008 yaitu 11.704 rumah tangga atau 54.903 jiwa. Sementara itu, menurut data dari Dinas Catatan Sipil & KB Kab. Karimun, jumlah keluarga Pra Keluarga sejahtera sebanyak 8.955 keluarga, dan kategori Keluarga Sejahtera I dengan alasan Ekonomi mencapai 12.774 keluarga. Kedua data dari BPS tersebut mengindikasikan selisih yang cukup jauh dengan data yang dipaparkan oleh Syarifudin. Maka data penduduk miskin yang paling mungkin dimaksudkan oleh Syarifudin adalah data Keluarga Sejahtera I dengan alasan ekonomi dari Dinas Catatan Sipil & KB Kabupaten. Maka siapa sebenarnya yang salah kutip?. Adalah sangat disayangkan apabila seorang pejabat sekelas Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial tidak mengetahui data apa yang sebenarnya sedang dia bicarakan. Apa lagi data itu juga yang akan dia gunakan sebagai rujukan dalam pekerjaan mulia penanggulangan kemiskinan. Hasilnya bisa ditebak, program pembangunan yang dijalankan tidak mencapai sasaran yang diinginkan.

Oleh karena itu siapapun perlu lebih hati-hati dalam menyikapi data kemiskinan. Data ini mungkin diragukan oleh banyak pihak, namun sangat penting dalam program pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya kesalahan dalam mentafsirkan data kemiskinan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan metode untuk menghasilkan data kemiskinan itu sendiri yang bermacam-macam jumlahnya. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir suatu adat untuk menyatakan bahwa data yang lain itu salah. Dan Supaya tidak salah, anda bisa meminta penjelasan kepada Kantor BPS Kabupaten/Kota terdekat.