Politik Panggung Sandiwara Kekuasaan
Oleh : Erfan Afandi S.Sos
Akademisi Politik
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Pengertian politik secara umum sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat. Atau tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Tujuan utama adanya suatu politik memiliki agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis, terciptanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara.
Perkembangan dunia politik sangat dinamis yang terjadi di negara Indonesia, tujuan utama politik adalah menciptakan demokratis dan kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat dari golongan manapun, serta dengan adanya politik juga dapat menciptakan pemimpin pemimpin negara yang dapat mensejahterakan bangsa, Namun semua itu hanya omongan yang kosong. Fakta yang terjadi di negara kita adalah para elite-elite memanfaatkan politik untuk meraih kekuakasaan untuk dirinya sendiri. Masyarakat dibungkam dengan amplop yang berkeliaran menjelang pemilu. Alih alih mensosialisasaikan visi dan misi namun yang terjadi hanyalah bagi bagi harta gono goni (money politik) untuk meraup aspirasi masyarakat.
Kekuasaan hanyalah panggung sandiwara oleh para aktor-aktor politik untuk memainkan aksi/ekting yang tertata rapi dan diperagakan untuk mesyarakat. Fakta social hari ini Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan publik. Karena seakan akan merubah hakikatnya sebagai Lembaga konstitusional menjadi Lembaga kekeluargaan. MK memutuskan dan menyetujui gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 40 tahun dengan catatan berpengalaman sebagai kepala daearah tingkat provinsi maupun kota. Keputusan ini seakan akan memuluskan jalan dari anak presiden R1 untuk mencalonkan diri mencadi cawapres. Dengan adanya putusan ini public sangat menyoroti dan berasumsi bahwa dinasti politik akankah terjadi di negara kita ?
Politik hanyalah alat peraga bagi kalangan elit untuk menguasi kekuasaan di pemerintahan, politik yang hakikatnya membentuk kekuasaan yang ada di masyarakat serta dapat menciptakan kehidupan sejahtara bagi masyarakat seakan akan hal tersebut hanyalah asumsi belaka. Masyarakat dicekoki politik yang kotor dimana politik uang menjadi salah satu kunci jawaban meraup suara tertinggi dari masyarakat. Politik yang saharusnya menciptakan pemimpin-pemimpin yang tau betul keluh kesah dari masyarakat faktanya melahirkan pemimpin yang pandai bersandiwara didepan masyarakat. Sampai kapan panggung sandiwara ini akan berakhir ?
Pemilu di tahun 2024 akan segera kita rayakan dengan pesta demokrasi, kami memeliki harapan yang cukup besar pagi para calon calon pemimpin kita dimasa depan. Pemimpin yang tau betul keluh kesah dari masyarakat, pemimpin yang peduli dengan masyarakat, pemimpin yang mau bekerja dengan hati untuk masyarakat. Namun kalau kita melihat perkembangan politik hingga saat ini masih ada bagi bagi uang berkedok bagi bagi rezeki tetapi kok memakai atribut partai ? mengundang tokoh tokoh agama untuk bersholawat tetapi yang memberi sambutan kok kader partai ?. entah bagaiamana kita bisa mengembalikan norma berpolitik yang bersih.
Untuk mengatasi kesengsaraan akibat politik uang, langkah-langkah perlu diambil. Reformasi politik yang membatasi pengaruh uang dalam politik dan meningkatkan transparansi pendanaan kampanye adalah langkah awal yang penting. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami dampak negatif money politik dan menghargai pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik.
Dampak akibat plitik uang harus dilihat sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan keadilan sosial. Hanya melalui upaya bersama dari masyarakat sipil, politisi, dan lembaga pemerintahan, kita dapat mengatasi masalah ini dan mengembalikan integritas politik sesungguhnya yang berorientasi pada kepentingan publik dan masyarakat luas.
