Yulianus Dwaa: Para Elit dan Aktivis Hendaknya Memberi Pencerahan yang Bijak

Istilah Pelaksana Tugas (Plt) digunakan untuk seorang wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, karena kepala daerahnya mencalonkan dalam Pilkada dan harus cuti di luar tanggungan negara.

Adapun yang mengangkat Plt gubernur adalah Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk Plt Bupati/Walikota diangkat oleh gubernur dengan sifatnya penugasan dan tidak ada prosesi pelantikan.

Terkait Plh Gubernur Papua yang hingga kini sedang ramai diperbincangkan, Ditunjuknya Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur menjadi pro dan kontra di tanah Papua. Banyak yang menilai Sekertaris Daerah (Sekda) Papua tidak pantas sebagai Plh Gubernur Papua, bahkan Mendagri yang menunjuknya pun dinilai ada permainan dalam pemilihan Pth Gubernur Papua, tetapi ada juga yang menilai bahwa Dance Yulian Flassy adalah sosok yang cocok memimpin Papua.

Bahkan selaku masyarakat awam dalam sejarah perjalanan pemerintah di tanah Papua penujukan Plh gubernur berupa hal yang baru dengan demikian pasti memuculkan berbagai dinamika.

Namun secara pribadi tugas dan tanggungjawab  kita semua pihak mau harus mampu memberikan Informasi dan pencerahan sebagai bentuk menjaga kedamaian Tanah Papua.

Yang mesti kita maknai bahwa radio gram Mendagri Adalah Plh Gubernur dengan demikian jika sewaktu - waktu Gubernur sudah tidak berhalangan dapat kembali menjalankan pemerintahan.

Hal yang mesti menjadi perhatian adalah Mendgri diharapkan dapat menyampaikan atau mengklarifikasi secara terbuka kepada publik atau rakyat pertimbangkan - pertimbangan mendasar penunjukan Plh agar tidak menimbulkan polemil di tengah masyarakat.

Dan Selaku Ketua Aliansi PAPEDA Yulianus Dwaa turun prihatin dengan para elit dan aktivis Papua yang kurang baik dalam menanggapi persoalan ini.

Ia (Yulianus Dwaa) Tetap Menyakini bahwa Pak Sekda Pamong Senior dapat memposisikan diri menjaga keseimbangan dalam menjadikan pemerintah dengan tetap berkomunikasi secara baik dengan pak Gubernur agar kebijakan yang akan di ambil memberi dampak yang baik dan terciptanya efetifitas pelayanan publik dan kedamaian tanah Papua di tengah dinamika Papua menghadapi PON, pembahasan OTSUS bahkan proses pergantian antar Waktu wakil gubernur.

Disambungnya, kakak Plasy merupakan pamong senior saya juga meyakini beliau paham mekanisme pemerintahan dan juga memahami cara menepatkan diri menjaga keseimbangan dalam menjadikan pemerintahan. Tugas kita bukan menjatuhkan tetapi kita tetap mendoakan pemimpin - pemimpin kita agar bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi Papua menghadapi PON, OTSUS dengan kondisi Wagub berhalangan tetap sudah pasti Mendagri punya cukup pertimbangkan untuk Efetifitas Pelayanan Publik. Tugas Kita Kaum Intelek tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan - pernyataan yang tidak Mendidik.