Mohon tunggu...
Erdyanov Putri Aura
Erdyanov Putri Aura Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Haloo! Erdyanov Putri Aura Pribadi, saya adalah mahasiswi yang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Menjaga Hak Asasi Manusia dan Peran Hukum Administrasi dalam Kebijakan Publik Indonesia

16 Desember 2024   20:17 Diperbarui: 16 Desember 2024   20:17 12
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi Hukum Administrasi Negara (Sumber Foto: https://literasihukum.com)

Di tengah dinamika kebijakan publik yang terus berubah, perlindungan hak asasi manusia (HAM) tetap menjadi isu sentral dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana hukum administrasi berfungsi sebagai garda terdepan dalam melindungi HAM, tantangan yang dihadapi, serta solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut.

Mengapa Perlindungan HAM Penting dalam Hukum Administrasi?

Perlindungan HAM bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan fondasi dari keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi, perlindungan HAM berfungsi untuk:

  • Menjamin Keadilan: Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Kebijakan publik yang baik harus mampu menjamin hak-hak ini.
  • Mendorong Partisipasi Publik: Dengan adanya perlindungan HAM, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
  • Membangun Kepercayaan: Ketika pemerintah menghormati dan melindungi hak-hak warganya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan meningkat.

Tantangan yang Dihadapi dalam Perlindungan HAM

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan perlindungan HAM dalam kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan:

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan tentang HAM

  • Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka sulit untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

Birokrasi yang Rumit dan Tidak Responsif

  • Proses administratif yang berbelit-belit sering kali membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pelanggaran HAM. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan.

Situasi Darurat dan Kebijakan yang Mengabaikan HAM

  • Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau pandemi, sering kali pemerintah mengambil langkah-langkah darurat yang dapat mengorbankan hak asasi manusia demi alasan keamanan publik.

Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Perlindungan HAM

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi inovatif dapat diterapkan:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun