Mall pelayanan publik telah menjadi sebuah konsep yang bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan publik di satu tempat, dengan harapan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman layanan kepada masyarakat. Namun, dalam konteks Sidoarjo, terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dievaluasi secara kritis. Artikel ini akan mengulas ketidakintegritasan, kurangnya efisiensi, dan dampak yang dirasakan oleh desa-desa pinggiran di sekitar mall pelayanan publik di Sidoarjo.
Kekurangan Integritas
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh mall pelayanan publik di Sidoarjo adalah kurangnya integritas dalam pengelolaan dan penyediaan layanan. Terdapat laporan tentang praktek korupsi dan nepotisme yang melibatkan staf dan pegawai yang bertanggung jawab atas operasional mall tersebut. Keberadaan praktik-praktik yang tidak etis ini menodai citra pelayanan publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Hal ini merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama mereka yang berada di desa-desa pinggiran yang lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Kurangnya Efisiensi
Mall pelayanan publik seharusnya menjadi pusat yang efisien dalam pengiriman layanan publik. Namun, di Sidoarjo, sering kali terjadi kendala-kendala yang menghambat efisiensi tersebut. Contohnya adalah antrian panjang dan waktu tunggu yang tidak terkendali di loket-loket layanan. Sistem manajemen yang tidak efektif dan kurangnya pengawasan menyebabkan waktu yang terbuang sia-sia bagi masyarakat yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pelayanan sederhana. Hal ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat di desa-desa pinggiran yang sering kali harus bepergian jauh untuk mengakses mall tersebut.
Dampak pada Desa Pinggiran
Desa-desa pinggiran di sekitar mall pelayanan publik di Sidoarjo menjadi pihak yang paling terdampak oleh kekurangan integritas, kurangnya efisiensi, dan efektivitas yang rendah. Masyarakat di desa-desa tersebut sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, menghabiskan waktu yang berharga dalam perjalanan, dan menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan pelayanan yang seharusnya mudah diakses. Ketidaknyamanan ini semakin diperparah oleh kekhawatiran akan tindakan korupsi yang dapat merugikan mereka secara finansial.
Selain itu, kurangnya aksesibilitas juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi desa-desa pinggiran. Mall pelayanan publik yang seharusnya memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengiriman layanan.
Erdi akhmad fatoni
Mahasiswa umsida
Fakultas : bisnis,hukum,dan ilmu sosial
