Mohon tunggu...
Fajar Perada
Fajar Perada Mohon Tunggu... Jurnalis - seorang jurnalis independen
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pernah bekerja di perusahaan surat kabar di Semarang, Jawa Tengah

Selanjutnya

Tutup

Hukum

OTT Anggota DPR, Rakyat hanya Bisa Berteriak

14 Juli 2018   20:00 Diperbarui: 31 Agustus 2018   18:17 569
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bambang Soesatyo saat melantik anggota DPR. (foto: dok. dpr ri)

Tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VIIEny Maulani Saragih dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) kembali menampar DPR RI. Lagi-lagi, seorang anggota dewan yang terhormat, terjerat kasus korupsi. Apalagi dalam operasi tersebut juga turut disita uang sebesar 500 juta rupiah.

Lebih runyam lagi, ia tertangkap OTT KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Eny sebagai fungsionaris Partai Golkar, kala itu memang tengah menghadiri pesta ulang tahun, putri dari Idrus, yang juga mantan Sekjen Golkar. Dua kebetulan itu, mungkin sudah membuat public atau masyarakat berpikir atau berimajinasi liar. Misalnya tentang kemungkinan adanya keterlibatan Mensos Idrus Marham dalam kasus ini. Namun semuanya sudah dibantah langsung oleh Idrus Marham.

Sementara Eny pun saat ini harus menjalani hari-harinya dalam balutan rompi kuning dan mendekam di rumah tahanan KPK. Perkara ini masuk ke tahap penyidikan. Eny mungkin bisa berdalih apa pun atau menyangkal keterlibatannya dalam kasus tersebut. Namun operasi yang dilakukan KPK benar-benar cermat sehingga dalam operasi itu ada bukti-bukti yang tak bisa disangkal oleh Eny.

Terlepas dari benar atau salahnya Eny versus KPK, public atau masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin maklum atau tak asing lagi dengan tingkah polah politisi di Senayan. Korupsi, suap, atau menjadi pelican dalam suatu proyek, sering kali terjadi dan melibatkan anggota DPR. Masyarakat mungkin sudah muak dengan kenyataan itu. Wakil rakyat yang diharapkan dapat mengawal jalannya pemerintahan di negeri ini, justru berkelakuan ibaratnya pagar makan tanaman.

Hari-hari ke depan adalah hari yang sulit bagi anggota DPR lainnya untuk mempromosikan putih dan sucinya hati mereka dalam membela kepentingan rakyat. Noktah hitam yang salah satunya terciprat dari kasus Eny, membuat baju kebesaran DPR seperti kumuh dan tak elok lagi.  Sulit untuk menghapus citra itu. Dari 600an anggota DPR RI dan puluhan ribu anggota DPRD I dan DPRD II, seakan terkena getah kasus ini.  

Wajah buram dan rapuhnya tubuh tua DPR itu mesti segera berobat. Bersih-bersih diri menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk dilakukan seluruh anggota DPR. Jika seruan, ajakan atau perintah untuk menjauhi korupsi seperti tak mempan lagi untuk mereka, maka taubat adalah jalan utama yang harus ditempuh.

Ingat Anda semua sudah disumpah: "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945," ucap Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI saat menalntik anggota dewan 

Jalan taubat ini mungkin bisa dilalui oleh anggota DPR yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislative pada masa datang. Kampanye atau memikat suara pemilih dengan rayuan fulus dan mahar besar sudah saatnya ditinggalkan. Mereka, yang ingin jadi dan sudah jadi anggota DPR, harus sadar bahwa fungsi dan tugas mereka adalah wakil rakyat yang menjaga jalannya pemerintahan. Bukan sebaliknya, yang ikut mengentit duit rakyat lewat serangkaian usaha tak patut dalam sebuah proyek.

Sebagai rakyat, saya, kami dan kita semua hanya berharap, Tolonglah jaga marwah DPR. Bekerjalah untuk kami, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan golongan mu. Mungkin hanya itu yang bisa kami teriakkan agar kalian mendengar karena sudah sangat banyak slogan, ajakan, dan perintah bagi Anda anggota DPR untuk menjauhi perilaku koruptif.

Anggota DPR harus bisa menjaga suara rakyat. (foto: dok. dpr ri)
Anggota DPR harus bisa menjaga suara rakyat. (foto: dok. dpr ri)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun