Persaingan  Pilpres 2014 merupakan persaingan  hangat yang dimulai saat kampanye dengan diwarnai berbagai kampanye hitam maupun kampanye negatif.Bahkan untuk memenangkan dirinya menyewa konsultan politik dari luar negeri.Materi kampanye dilakukan dengan berbagai cara pembusukan terhadap Capres/cawapres seperti kasus obor rakyat,juga penampilan serta materi debat capres di Televisi.Ketika 9 Juli 2014 rakyat melakukan kewajiban dan hak pilihnya ,sebenarnya rakyat tidak usah lagi ditarik tarik apalagi mengungkapkan kekuatannya di Televisi .Pengumuman hasil quick count oleh 7 Lembaga survey untuk capres/cawapres Jolowi/Jk, juga dikuti pernyataan kemenangan capres/cawapres Prabowo/Hatta berdasarkan hasil qc 4 Lembaga survey lain.Situasi ini membingungkan masyarakat,pemerintah bertindak cepat dan mengatakan supaya bersikap tenang sebab yang menjadi dasar adalah real count dari KPU sebagai penyelenggara dan penanggungjawab Pemilu/Pilpres.Pada tanggal 21 Juli 2014,KPU melaksanakan real count/rekapitulasi dari seluruh Provinsi dan hasilnya menunjukkan keunggulan suara pada Capres/cawapres Jokwi /JK.Namun ketika perhitungan rekapitulasi belum rampung oleh KPU, ditengah tengah perhitungan 5 provinsi tersisa,ada capres/cawapres yang menarik diri dan menuduh Pilpres curang bahkan kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur.Kalau dikatakan masif itu berarti meluas,kalau terstruktur berarti ada kekuatan tertentu yang memiliki otoritas yaitu pemerintah,KPU.Mungkinkah pemerintah?,jelas tidak karena pada level pemerintahan kabupaten sangat beragam Bupatinya yang berasal dari berbagai partai politik.Apakah KPU?mungkin tetapi kecil kemungkinan sebab pemerintah dan masing2 peserta pilpres sudah diminta untuk mengawal perhitungan mulai dari TPS sampai KPU pusat.Mungkin ada KPU bermain didaerah atau Bupati tidak netral dalam hal ini,tetapi di masa keterbukaan ini sangat kecil sebab Panwaslu dan relawan2 pendukung capres/cawapres hadir disana.Ada tuduhan di Papua ada 14 Kabupaten yang sudah dicoblos.Perlu diketahui banyak kabupaten ,khususnya di sekitar Pegunungan tengah Papua dengan sistem Demokrasi Noken yaitu pengumpulan suara berdasarkan kolektivitas/kepala suku.Sekarang ini menurut berita di Televisi,Capres/cawapres Prabowo/Hatta akan mengusung ketidak puasan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, tentu dengan berbagai data yang dimilikinya.Hal ini sangat dimungkinkan dan tidak menyalahi undang undang. Tentu sebagai masyarakat tenang2 saja,namun ada juga berita lain yang mendorong dorong Pemerintah(Presiden SBY)untuk mengeluarkan Perpu perpanjangan masa kepresidenannya dengan maksud agar pilpres diulang sebagian atau seluruhnya.Wah......ada apa ini sebenarnya?Kalau sudah begini nampaknya pemeo bukan lagi siap menang,siap kalah tetapi harus menang.Ada pepatah Batak yang menunjuk watak demikian karena didasari KEBENCIAN dan PENGECUT yaitu DANG DIHO,DANG DI AHU,TUMAGONAN DI BEGU,artinya Tidak sama kamu,tidak sama aku,lebih baik sama HANTU. Ini jelas tidak baik,dan dipastikan rakyat Indonesia tidak mau sikap demikian.Damai Indonesiaku.
