Kenaikan harga bahan bakar minyak oleh Pemerintah baru - baru ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Alih - alih untuk mengurangi beban subsidi negara dan membantu rakyat miskin dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) justru memicu keributan warga.
Pemerintah dinilai tidak becus dalam membagikan bantuan tersebut sehingga salah sasaran. Badan Pusat Statistik sendiri tidak mau disalahkan atas pembagian BLSM yang salah sasaran dan tidak merata, mereka berdalih itu adalah keputusan dari Pemerintah. Namun nyatanya data yang digunakan sebagai acuan adalah jumlah rakyat miskin pada tahun 2011.
Data terbaru untuk masyarakat miskin di Indonesia adalah 11,66 % dimana ada sekitar 28 juta jiwa yang layak menerima BLSM namun Pemerintah hanya menargetkan bantuan tersebut untuk sekitar 16 juta jiwa. Hal ini tentu akan terus menimbulkan protes dari warga seperti yang sudah banyak terjadi di beberapa daerah.
Protes yang dilakukan oleh warga tidak hanya dalam bentuk lisan, seperti yang terjadi di Padang protes warga diwarnai juga dengan aksi anarkis dan aksi boikot Pemilukada.
Hal ini seharusnya tidak terjadi jika pemerintah memikirkan akibat dari kenaikan bahan bakar minyak terlebih dahulu.