Pandangan yang menyatakan pembangunan harus berbasis kependudukan, kelihatan nya sudah mulai mengemuka dalam kehidupan nyata di lapangan. Orang-orang mulai menyadari bahwa aspek kependudukan adalah hal yang sangat penting dalam merancang perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, paradoks pembangunan antara pertumbuhan di satu sisi dan kesenjangan di sisi yang lain, mesti nya akan dapat dijawab, seandai nya kita mampu merumuskan skenario pembangunan berbasis kependudukan.
Penting dan strategis nya kependudukan dalam merumuskan sebuah perencanaan pembangunan, sebetul nya telah diingatkan oleh Malthus sekitar 350 tahun lalu. Saat itu, Malthus memberi catatan serius antara pertambahan jumlah penduduk dengan produksi bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Ditegaskan, pertumbuhan penduduk identik dengan deret kali, namun peningkatan produksi pangan identik dengan deret tambah. Ini betul-betul peringatan yang tak boleh dianggap enteng.
Kerisauan Malthus diatas, kini mulai menampakan tanda-tanda nya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, jumlah penduduk dunia meningkat cukup tajam. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, tentu saja akan makin memperkeuh suasana. Beberapa program yang dilakukan warga dunia untuk mengatasi masalah "baby boom", kini terekam mengalami jalan buntu. Salah satu teladan nya adalah program Keluarga Berencana (KB) yang ketika Pemerintahan Orde Baru mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Sayang, dalam perkembangan nya program KB ini mengalami "kebuntuan" karena terkait dengan soal-soal politik.
Kerisauan ini makin menjadi-jadi setelah dirasakan kini dunia sedang dihantui oleh terjadi nya krisis pangan di banyak negara. Ada nya anomali iklim yang menyergap bangsa-bangsa di belahan dunia, menyebabkan Badan Pangan Dunia (FAO) memandang perlu untuk mencari solusi terbaik agar masalah nya tidak melahirkan tragedi kehidupan. Itu sebab nya, dalam berbagai kesempatan Badan Pangan Dunia ini selalu menghimbau ke seluruh bangsa di dunia agar pembangunan pangan penting dijadikan urusan serius dalam mengarungi pembangunan.
Pemerintah kita, sudah jauh-jauh hari memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pembangunan pangan. Dengan direvisi nya Undang Undang Pangan, yang asal nya UU No. 7/1996 menjadi UU No. 18/2012, pada dasar nya menggambarkan kepada kita bahwa masalah pangan haruslah selalu dikaitkan dengan konteks kekinian. Satu isu yang mengemuka dan dijadikan harapan kita bersama, rupa nya masalah pangan, bukan hanya berhenti di titik swasembada, ketahanan atau pun kemandirian pangan saja, namun yang lebih esensial dan harus mampu diwujudkan adalah terkait dengan soal kedaulatan pangan nya sendiri.
Menurut pandangan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP HKTI, aspek kedaulatan pangan ini sangatlah strategis, karena kalau suatu bangsa sudah berdaulat dalam hal pangan, maka seluruh warga bangsa nya, pasti akan mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri. Ini penting dicatat, karena kalau kita bicara kedaulatan pangan, maka secara teknis, kita sudah meraih swasembada, ketahanan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan adalah solusi cerdas untuk menjawab dilema kependudukan, yang sekali saja kita lengah menangani nya, maka suatu bangsa akan mengalami tragedi kehidupan yang memilukan.
