Pesta Demokrasi 2024: Rakyat Harus Bijaksana untuk Mencoblos

Penulis kembali menulis dalam memberikan beberapa pandangan-pandangan terkait Pesta Demokrasi yakni ajang Pemilu 2024 demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berbicara Pesta Demokrasi di indonesia dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih pemimpin serta wakil rakyat yang akan melaksanakan tugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut dapat kita pahami bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi Pesta Demokrasi besar-besaran dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD PROV, dan DPRD Kota/Kabupaten.

Lambat laun kita melihat dan dipertontonkan dengan calon-calon yang akan bertanding di Pesta Demokrasi 2024 mendatang baik itu mereka mendeklarasikan dirinya melalui spanduk, baliho, kartu nama, bahkan dimedia-media sosial. Namun ada hal yang harus kita ketahui bahwa semakin banyak bertanding maka semakin banyak pastinya gejolak yang akan terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semakin dekat Pesta Demokrasi 2024 nanti maka semakin banyak pertandingan dengan menggunakan kecurangan bahkan saling menghantam maupun memperebut hak suara bahkan menjatuhkan calon-calon ataupun saling menjatuhkan sesama tim calon kemenangan demi mementingkan jagoannya masing-masing serta mementingkan partai koalisinya.

Tak sadar bahwa kita tidak mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita tercinta ini, baik ditingkat pusat, daerah bahkan dikota/kabupaten.

Permasalahan tersebut harus kita telaah berasal dari mana, mungkinkah berasal dari panasnya ajang pesta demokrasi ataupun sering disebut pesta politik? Ya tentu saja itu bisa disebabkan oleh karena panasnya ajang pesta politik saat ini.

Beberapa contoh permasalahan yang terjadi ditingkat pusat yang kita dengar isu nya dikarenakan polemik politik yang terjadi, contohnya kasus Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, Kasus Panji Gumilang dan beberapa waktu ini statment dari Rocky Gerung.

4 contoh kasus tersebut membuat negara kita tercinta ini heboh atas kasus-kasus tersebut, mengapa demikian?

Penulis mencoba memberikan pandangannya. Terjadinya kasus Tembak yang dilakukan Ferdy Sambo beberapa waktu silam tidak terlepas dari beberapa oknum-oknum yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan satu sama lain didalam tubuh kepolisian, hal tersebut kita punya pandangan tidak jauh kemana hanya untuk mengambil suara.

Selanjutnya beberapa bulan yang lalu kemudian kembali terbongkar kasus penukaran barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu yang dimana Teddy Minahasa yang memiliki pangkat Bintang 2 (dua) pada saat itu berstatus sebagai Kapolda Bukit Tinggi sehingga ia diberhentikan masih menjabat sebagai Kapolda Bukit Tinggi selama 4 hari ia pindah ke Polda Bukit Tinggi.

IrjenPol tersebut dijatuhkan/divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta barat, hal ini membuat kesadaran kepada masyarakat semakin kurang kepercayaan terhadap kepolisian saat ini karena semakin lama semakin terbongkar kebusukan kepolisian yang sesungguhnya.

Dari 2 kasus diatas tidak terlepas dari panasnya politik demi kepentingan suara sehingga penulis masih belum mendapatkan dan timbul pertanyaan. Apakah dibalik semua ini ada Partai yang mencoba mengadu dombakan didalam tubuh kepolisian Republik Indonesia?

Dilanjut dengan kasus Panji Gumilang yang telah dilaporkan karena kasus penistaan agama, kita ketahui Panji Gumilang  memiliki massa suara yang cukup di pondok pesantren (ponpes) Al zaytun, mungkinkah ada pengaruh pesta demokrasi? Siapa kira-kira partai dibalik kasus Panji Gumilang?

Terakhir baru-baru ini pernyataan seorang Dosen Filsafat (akademisi) yaitu Rocky Gerung yang dalam kegiatan sebagai pembicara terekam vidio dengan menghina Presiden RI Jokowi Dodo dengan mengucapkan; "Dia memikirkan nasipnya sendiri, dia gak mikirin nasip kita. Itu namanya bajingan tolol".

Dengan adanya vidio rekaman tersebut, seluruh masyarakat setanah air gempar dengan pernyataan Rocky Gerung Menghina Presiden RI, serta membuat kegaduhan kepada masyarakat terkhususnya kepada sesama pendukung-pendukung calon-calon yang akan memenangkan jagoannya.

Singkatnya, akhirnya Rocky Gerung ditangkap kepolisian namun tidak divonis dikarenakan etika baik untuk melakukan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat setanah air. Dalam pikiran penulis, apakah perkataan Rocky Gerung tersebut sebuah titipan untuk pengalihan isu saja? Dan apakah ada sosok partai untuk menurunkan eskalasi suara demi sebuah kepentingan partainya juga?

Semua pertanyaan yang telah disampaikan, semoga bisa terjawab dengan cepat dengan melihat kejadian-kejadian serta permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di negeri kita tercinta.

Penulis mencoba mengambil kesimpulan dari beberapa kasus-kasus yang terjadi dipusat dan berdampak kepada seluruh masyarakat setanah-air.

Menjelang Pesta Demokrasi kita yakin bahwa terjadinya permasalahan-permasalahan tidak jauh dan tidak terlepas itu dilakukan beberapa oknum-oknum demi berkontestasi dan berambisi untuk memenangkan jagoannya masing-masing, bahkan mereka-mereka adalah orang-orang partai.

Pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat kota dan kabupaten, berharap tidak terprovokasi dengan kasus-kasus yang terjadi dipusat sehingga berpengaruh di daerah kota dan kabupaten, karena yakinlah semakin dekat Pesta Demokrasi 2024 pasti akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang akan terjadi baik itu pengalihan serta peralihan isu yang akan terjadi kedepannya.

"Sejatinya politik itu tidak busuk dan kejam, tapi kelakuan para politisi yang koruplah yang membuat politik menjadi busuk dan kejam."

Untuk itu marilah kita yakini dan kita teladani dalam diri kita untuk mencoblos saat Pemilu 2024, penulis berharap agar masyarakat dapat memilih pemimpin-pemimpin serta wakil rakyat yang dapat lebih mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat bukan kepentingan calon-calon yang meminta coblos atau meminta suara dari kita sebagai masyarakat demi kepentingan dirinya sendiri.

Penulis Merupakan aktivis Mahasiswa kota Pematang Siantar yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Simalungun Kota Pematang Siantar.