Wujudkan Negara Maritim Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Negara Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat posisinya yang sangat strategis berada diantara dua benua Asia dan Australia serta dua samudera Pasifik dan Hindia. Negara Maritim adalah sebutan bagi negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas dibandingkan dengan daerah teritorial daratnya. Istilah Maritim berhubungan dengan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan atau perdagangan yang berkaitan dengan kelautan. Budaya Maritim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia khusunya yang menetap atau bermukim di daerah Pesisir pantai dan kepulauan.

Pemerintah dalam visi - misinya mempunyai program pembenahan pengelolaan laut serta pengembangan industri perikanan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk merealisasikan seluruh potensi di sektor maritim dibutuhkan langkah strategis guna mewujudkan sektor maritim sebagai lumbung ekonomi nasional. Oleh Karena itu, kombinasi antara Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Lahan (Laut) dan pemanfaatan teknologi bisa menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan daya saing sektor maritim Indonesia.

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan suatu daerah dengan memanfaatkan semua potensi Sumber Daya yang ada secara optimal dengan menggerakan ekonomi dan fasilitas pelayanan serta perlindungan lingkungan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat (Witoelar, 2000). 

Wilayah Maritim yang meliputi pesisir dan pulau kecil seharusnya memperoleh perhatian intensif dengan porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan SDG's. Analisis potensi wilayah bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil harus mampu mensinergikan ilmu pengetahuan modern dengan pengetahuan lokal masyarakat. Sinergisme tersebut diperlukan untuk memberi nilai tambah ekonomi dalam pembangunan kemaritiman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Konseptual pembangunan kemaritiman mencakup aspek yang sangat luas dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Secara skematik pembangunan kemaritiman dibagi menjadi 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu :

1. Batas Maritim Ruang Laut, Diplomasi Maritim
2. Industri Maritim dan Konektivitas Laut
3. Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautanserta pengelolaan lingkungan laut
4. Pertahanan dan Keamanan laut
5. Budaya Bahari

Meninjau cakupan pembangunan kemaritiman yang sangat luas maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global guna menggerakan ekonomi dibidang kemaritiman. Oleh karena itu, Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan mampu memberdayakan masyarakat pesisir serta pulau-pulau  kecil, terluar  dan terdepan melalui program kerja kemaritiman yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Paradigma Pemberdayaan sumber daya manusia pesisir harus bertumpu pada manusia (individu)sebagai subjek (pelaku) yang menentukan tujuan serta menjalankan proses pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pemberdayaan Masyarakat pada hakikatnya harus mampu mengatasi ketidakberdayaan individu dalam menghadapi masalah,meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil.