Cita-cita, Laut, dan Kapal Selam

Masih lekat di ingatan ketika TNI AL bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memusnahkan kapal-kapal pencuri ikan dari negara lain. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan oleh angkatan laut. 

Beberapa kali pula, kapal patroli angkatan laut berhasil menghalau masuknya pencuri ikan ini. 

Bukan hanya urusan kekayaan laut saja, tak sedikit pula perairan laut juga menjadi jalur distribusi barang haram seperti narkoba beserta barang selundupan lainnya karena laut dianggap aman untuk hal tersebut. Nyatanya ada saja aktivitas ilegal itu berhasil diamankan melalui operasi oleh TNI AL. 

Menjaga laut Indonesia ini tentu bukan hanya tugas dan kewajiban TNI AL melainkan juga merupakan tugas dari berbagai pihak lain yang juga terlibat di dalamnya, serta pengawasan dari masyarakat. Kepedulian untuk menjaga potensi kelautan di Tanah Air harus ditumbuhkan dengan sosialisasi yang masif. 

Bisa dibayangkan, andai saja tidak ada TNI AL, bagaimana nasib kekayaan laut yang dimiliki bangsa ini sedangkan yang sudah dijaga saja masih ada celah bagi pencuri mengeruk kekayaan Indonesia. 

Begitu besarnya potensi kelautan di Indonesia tentunya harus didukung dengan kekuatan TNI AL. Negara harus memberikan perhatian lebih pada matra ini karena besarnya beban dan tanggung jawab yang diberikan di pundak para prajurit TNI AL. 

Jumlah pelaut di TNI AL harus ditambah, begitu juga armadanya. 

Seperti disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali dari Republika, menyebutkan bahwa per 22 September 2023, kekuatan pokok minimum TNI mencapai 67,86 persen. Angka itu mencakup kapal perang, kapal selam, pesawat udara, dan material tempur Marinir.

Idealnya, Indonesia memiliki 12 kapal selam, tetapi saat ini baru memiliki 4 kapal selam. Jika negara ini ingin lebih aman, jumlah ideal ini seiring waktu harus terpenuhi. 

Memang memerlukan biaya besar, tetapi sebanding dengan nilai kekayaan yang harus dijaga. Ini juga untuk mendukung operasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.

Agar pemerintah setuju memenuhi kebutuhan ideal matra laut ini, TNI AL harus rutin mengajak pemangku kepentingan melihat langsung kondisi kelautan di Tanah Air. Misalnya dengan membawa anggota DPR RI berlayar menggunakan kapal perang dan kapal selam.