Sebagai warga negara yang baik dan mudah-mudahan juga benar, kehadiran Presiden Bapak Jokowi ke kawasan ibu kota nusantara (IKN) tentu patut diapresiasi. Apalagi, beliau sampai bermalam di tenda, di area yang rencananya menjadi titik nol ibu kota negara itu.
Melalui saluran istana negara, publik dengan mudah melihat video bagaimana keseharian orang nomor satu di negara ini, bermalam di tengah pepohonan, memakai sarung hingga ditemani api unggun. Sungguh, sebuah potret kesederhanaan yang sangat bersahaja.
Namun pemandangan itu nyatanya juga kontras dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Sementara sang kepala negara sedang merajut impian masa depan agar ibu kota negara ini terwujud, tapi secara paralel, ada banyak rakyat yang sedang sibuk mencari minyak goreng.
Ibu-ibu seolah tak peduli, presidennya sedang berada di mana. Mereka hanya bertanya-tanya, saat ini minyak goreng hilang ke mana? Antrean minyak goreng itu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Tapi juga terjadi di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, yang ibaratnya hanya selemparan batu dari kawasan ibu kota nusantara.
Rasanya mustahal, eh mustahil, jika petinggi negara ini tidak tahu tentang berita lenyapnya minyak goreng ini. Tak perlu menyalahkan siapa-siapa, bahkan mencari kambing belangnya. Nyatanya, di negara yang punya kebun kelapa sawit berlimpah ruah ini, minyak goreng benar-benar langka.
Apakah hanya itu saja? Tentu tidak, masih ada lagi yang sebenarnya sudah lebih lama terjadi, yaitu kelangkaan solar. Bahan bakar diesel ini sudah lama menjadi barang istimewa. Kalau pun Presiden Bapak Jokowi tidak melihat truk yang antre solar saat perjalanan menuju ibu kota nusantara, rasa-rasanya pasti informasi soal kelangkaan solar ini pasti sudah didengar.
Bagaimana kalau beliau tidak tahu? Ah, masa iya sih para pembantu presiden yang sekarang, mentalnya sama di era orde baru yang memiliki prinsip asal bapak senang? Padahal, yang menjadi komisaris Pertamina saat ini adalah kolega dekatnya. Saat jadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP ini yang jadi wakilnya. Sekarang, saat dijadikan komisaris Pertamina, bukankah seharusnya lebih mudah koordinasi?
Nyatanya, praktik memang tidak seindah teorinya. Medio 2018 lalu, saat mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 57 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, ada mata kuliah olah Sistem Manajemen Nasional (Sismenas).
Dalam pelajaran itu, dibagi dalam setiap kelompok yang disimulasikan sebagai kementerian. Ketika itu, saya masuk dalam Kementerian Pariwisata. Begitu ada informasi nasional yang butuh gerak cepat, setiap kementerian langsung rapat. Memutuskan beberapa langkah strategis yang bisa diusulkan untuk disampaikan kepada presiden. Sebagai salah satu bawahan menteri, saya pun menyiapkan data yang diperlukan, termasuk berbagai kemungkinan yang bisa diambil dalam memutuskan sesuatu.
Lagi-lagi, itu hanya teori saja. Faktanya, mengurus negara tidak semudah simulasi ketika mengikuti pendidikan selama 7 bulan itu. Tetapi yang tidak bisa dibantah adalah, negara ini sudah berlimpah stok orang pintar dan cerdas. Rasa-rasanya, tidak ada yang persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kecuali jika yang muncul selalu alasan. Maka, akan banyak alasan pembenaran kenapa kelangkaan solar dan minyak goreng bisa terjadi.
